Kebangkitan Nasional dan Kecendekiawanan

PERINGATAN Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke-113 tahun 2021 mengusung tema ”Bangkit! Kita Bangsa yang Tangguh!”. Tema tersebut diharapkan mampu menggelorakan spirit dan optimisme bangsa Indonesia.

Cendekiawan dan bangsa ibarat dua pasang kaki kuda yang saling memacu kemajuan menuju cita-cita kebangsaan. Kita bisa melihat betapa hebatnya para cendekia perintis dan pendiri Indonesia. Mereka memiliki konsepsi dan pemikiran yang luar biasa hebatnya, runtut, dan kontennya melesat ke depan. Para cendekiawan masa kini sudah seharusnya menjunjung kewajiban sejarah. Negeri ini perlu banyak sosok cendekiawan yang berperan sebagai intelektual publik.

Menurut definisi New York Times, intelektual publik (public intellectual) adalah seseorang yang memiliki pengetahuan (knowledge) dan otoritas (authority) tentang isu-isu aktual (issues of the day) serta punya kemampuan menyampaikannya kepada publik. Meminjam istilah Presiden Ketiga RI B.J. Habibie, sosok intelektual publik tersebut pada hakikatnya adalah SDM bangsa yang terbarukan dan unggul dalam profesinya. Mereka itu adalah sosok-sosok profesional nonpartai, tetapi memiliki visi, kompetensi, dan karya inovasi yang sangat berguna bagi pembangunan.

Para intelektual publik perlu kerja bersama dan disemangati oleh nilai tradisi keindonesiaan yang telah membumi berabad-abad. Esensi kerja bersama adalah holopis kuntul baris yang identik dengan perilaku gotong royong, sebuah sikap yang merupakan ajaran para pendiri bangsa.

Tak bisa dimungkiri lagi, makna dan semangat Harkitnas kini kondisinya pudar. Juga terjadi kelangkaan ”budi utomo”, utamanya di kalangan elite bangsa. Budi utomo dalam bahasa Sanskerta berarti perilaku baik atau budi pekerti yang luhur.

Elite bangsa belum mampu mentransformasikan bangsa ini menjadi unggul dengan nilai-nilai kebangsaan yang kukuh. Kualitas dan kepribadian elite politik pada era revolusi kemerdekaan jauh lebih baik. Sehingga mereka mampu melakukan perubahan cepat dengan energi kebangsaan yang menggelora. Mentalitas dan kepribadian elite politik pada era kemerdekaan bangsa sangat berbeda dengan elite politik pada saat ini.

Elite politik sekarang ini cenderung mengkhianati rakyat dan kurang bertanggung jawab terhadap proses kemajuan bangsa. Hal itu terbukti dengan makin banyaknya elite politik, baik yang duduk sebagai pejabat eksekutif maupun legislatif, sekarang ini yang terlibat korupsi dan kasus-kasus yang tidak terpuji.

Pada era sekarang ini, gelora jiwa kebangkitan nasional tidak lagi dalam kondisi pasang seperti pada era kepemimpinan Bung Karno. Di mana pada saat itu api kebangkitan nasional terus menyala hebat. Rakyat mafhum Bung Karno adalah seorang promotor kebangkitan nasional yang andal.

Esensi dari gerakan kebangkitan nasional adalah energi potensial yang besar untuk melakukan transformasi demokrasi terhadap bangsa. Transformasi demokrasi yang dilambangkan dengan ikon Boedi Oetomo (baca: Budi Utomo) terartikulasikan dalam gerakan membongkar budaya politik afirmatif, lalu menempuh jalan lain, yakni mengembangkan budaya politik yang kritis pemawas terhadap kekuasaan.

Budaya politik kritikal juga analog dengan pentingnya bangsa ini untuk memiliki sebanyak mungkin produsen pikiran sehat dan inovatif. Pada era revolusi industri 4.0 sekarang ini, tatanan sosial makin efektif dan mengalami determinasi yang luar biasa. Ironisnya, negeri ini justru dipenuhi pikiran tidak sehat dan kontraproduktif dari elite politik. Akibatnya, proses kemajuan bangsa makin tidak efektif. Hal itu terbukti dengan terpuruknya indeks daya saing bangsa ini di segala lini.

Negeri ini sangat membutuhkan pemimpin cendekia yang otentik dan inspiratif semacam Wahidin Soedirohoesodo, Soetomo, Soerjadi Soerjaningrat, dan Tjipto Mangoenkoesoemo. Tak pelak lagi, untuk mewujudkan kebangkitan nasional, dibutuhkan kepemimpinan otentik di segala lini yang mampu mengubah kondisi inferior menjadi gelora spirit yang dapat mengubah deret keterbelakangan bangsa menjadi terkemuka dalam percaturan dunia.

Menarik sekali penelitian yang dilakukan Bill George, seorang profesor di Harvard, terkait kepemimpinan otentik. Ternyata kepemimpinan seperti itu diakselerasi dan berkembang oleh dialektika dan perjuangan intelektual publik yang berbasis lokalitas.

Visi kebangkitan nasional ala Presiden Jokowi tersirat dalam langkah dan kebijakan pemerintahan yang tertuang dalam berbagai paket kebijakan ekonomi yang terakumulasi dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Setumpuk paket itu esensinya adalah memperlancar kegiatan para pengusaha yang notabene adalah saudagar berbagai kelas.

Sederet paket tersebut juga diharapkan bisa membangkitkan saudagar lokal berlabel UMKM dan mencetak saudagar muda intelektual yang berjiwa kreatif dan inovatif. Dengan sederet paket ekonomi itu, Jokowi berambisi menaikkan peringkat ease of doing business (EODB) atau kemudahan berusaha Indonesia hingga ke posisi 40 dunia. Visi kebangkitan nasional ala saudagar sesuai dengan teori pakar ekonomi David Mike Dallen yang menyatakan bahwa suatu negara akan bangkit dan terwujud kemakmuran bila jumlah pengusaha cukup tinggi.

Pada saat ini jumlah pengusaha Indonesia baru 3,10 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Sebagai pembanding, jumlah pengusaha di Singapura telah mencapai 7,2 persen, Malaysia 5 persen, dan Thailand 4,5 persen. Dengan demikian, untuk mencapai kebangkitan dan kemakmuran di Indonesia, perlu meningkatkan sepuluh kali lipat atau mencetak lagi sekitar 8 juta start-up (perusahaan rintisan).

Baca Juga: 99,49 Persen Orang Kebal Covid-19 Usai Disuntik Sinovac

Visi kebangkitan nasional ala saudagar juga terartikulasi dalam pembangunan berbagai infrastruktur yang penting bagi kegiatan ekonomi. Sayangnya, pembangunan infrastruktur tersebut belum disertai strategi transformasi teknologi dan persiapan SDM kompeten yang matur atau matang. Akibatnya, beberapa proyek infrastruktur yang dibangun kurang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi industri lokal dan perluasan kesempatan kerja. (*)