JawaPos.com – Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Rabu (24/8) besok. Rapat bersama itu akan mrmbahas terkait polemik dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, termasuk membahas munculnya isu kerajaan Sambo di Polri.
“Itu pasti lah, karena bicara soal aliran diagram yang saling bales kan. Nah, itu kalau dilihat dari omongan itu jelas tuh,” kata Anggota Komisi III DPR, Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).
Politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan, rapat dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan dilakukan secara terbuka dan tertutup. Rapat tertutup dilakukan apabila Komisi III DPR membahas proses penyidikan kasus yang bersifat rahasia.
“Jadi besok, ada yang terbuka, ada yang kemungkinan tertutup. Misal kalau ditanyakan soal yang belum selesai dalam proses penyidikan. Karena perkara ini kan belum P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap). Kalau belum P21 kan ada hal-hal yang belum boleh dibuka ke publik krn dalam proses penyidikan, kemungkinan itu tertutup,” ujar Desmon
“Tapi kalau bukan itu yang ditanyakan, misal soal proses menunjang peradilan hukum ke depan, itu terbuka,” imbuhnya.
Menurut Desmond, kasus Brigadir J sudah semakin jelas terbuka ke publik. Soal motif pembunuhan, akan dibuka dengan sendirinya di pengadilan.
Tak dipungkiri, akibat kasus ini muncul berbagai persoalan baru seperti Satgasus Merah Putih, judi online dan keterlibatan puluhan anggota polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Oleh karena itu, Komisi III akan menanyakan Kapolri soal pengawasan terhadap anak buahnya.
“Komisi III akan melakukan pantauan dan pengawasan terkait apa yang dilakukan oleh Kapolri kepada anggotanya. Sehingga menjadi catatan bagi kepala kepolisian dan institusi nya kedepan. Tentunya peristiwa Sambo menjadi pembenahan bagi Polri ke depan,” tegas politikus Partai Gerindra ini.
Desmond mengharapkan, Polri bisa berbenag diri dari polemik kasus dugaan pembunuhan Brigadir J, yang menyeret Irjen Pol Ferdy Sambo. Hal ini penting, guna memperbaiki citra Polri.
“Jadi kasus Sambo termasuk untuk memperingati citra kepolisian, memperbaiki institusi kepolisian ke depan,” pungkas Desmond.
