Jelang Reshuffle Kabinet, Demokrat Tak Ingin Semua Parpol Ikut Jokowi

JawaPos.com - Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Partai Demokrat Syarief Hasan tak mau ikut mencampuri rencana Presiden Jokowi yang akan melakukan reshuffle. Karena perombakan kabinet merupakan hak sepenuhnya kepala negara.

"Saya menghormati rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi. Itu hak prerogatif presiden. Kita tidak boleh ikut campur," kata Syarief, Minggu (18/4).

Wakil Ketua MPR itu juga tidak mau berspekulasi menyikapi tepat atau tidaknya perombakan kabinet di tengah masa pandemi Covid-19. Ia memilih menyerahkan, sepenuhnya perombakan kabinet kepada Jokowi.

"Memang sangat sulit dibilang tepat atau tidak reshuffle kabinet itu dilakukan. Karena tugas pemerintah sekarang sangat berat," kata Syarief.

Syarief juga menyebut, pemerintahan Jokowi saat ini sedang menghadapi banyak persoalan, mulai pandemi yang belum usai, ekonomi masih kontraksi, pengangguran dan kemiskinan tinggi, daya beli masyarakat rendah, gejolak Papua dan sebagainya.

"Mungkin reshuffle kabinet dilakukan supaya para menterinya bisa bekerja lebih bagus lagi, karena tugas pemerintah sekarang sangat berat," ujarnya.

Baca Juga: Wisnu: Saya yang Merancang dan Menciptakan Logo Demokrat

Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah

Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19

Sementara saat ditanya apakah sudah ada tawaran untuk masuk kabinet, Syarief menegaskan, bahwa Partai Demokrat lebih pilih fokus bekerja bersama masyarakat dan konsolidasi kader dibandingkan membicarakan reshuffle.

"Kami tidak pernah membicarakan reshuffle, karena itu hak presiden, dan Partai Demokrat tetap konsisten di luar pemerintahan,” tegasnya.

Meski menjadi oposisi, Ia menyatakan, Partai Demokrat tetap mengawal pemerintahan Jokowi dan Kyai Ma'ruf Amin sampai berhasil menjalankan tugasnya.

"Kalau semua partai masuk ke pemerintah, siapa yang mengontrolnya? Kita ingin Jokowi berhasil menjalankan tugasnya sebagai presiden. Makanya, kita pilih di luar pemerintahan," tandasnya.