Logo JawaPos
Author avatar - Image
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 01.03 WIB

PDIP Bantah Erick Thohir Duduki Posisi Menteri BUMN

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menginginkan pemeriksaan sembilan orang hakim konstitusi digelar secara terbuka. - Image

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menginginkan pemeriksaan sembilan orang hakim konstitusi digelar secara terbuka.

JawaPos.com - Kasak-kusuk siapa yang akan menduduki kursi menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) makin ramai jelang pengumuman kabinet. Salah satu nama yang disebut-sebut akan menggantikan Rini Soemarno adalah pengusaha Erick Thohir.

Selain dikenal sebagai pengusaha yang moncer, Erick Thohir juga merupakan mantan Ketua Tim Sukses pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Bahkan di didunia sport internasional namanya juga cukup dikenal.

Namun, kabar soal Erick Thohir akan menjadi Menteri BUMN itu dibantah Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

"Enggaklah. Namanya (Erick Thohir) memang ada tapi bukan untuk posisi itu (Menteri BUMN)" kata Masinton usai diskusi di bilangan Jakarta Timur, Jum'at (18/10) sore.

Masinton menjawab pertanyaan sejumlah wartawan yang menanyakan soal posisi Erick Thohir. Pasalnya, belakangan, nama tersebut santer disebut sebagai kandidat terkuat Menteri BUMN.

Meskipun demikian, Masinton menolak tuduhan Erick akan terlibat konflik kepentingan bila menjadi Menteri di kabinet Jokowi. Anggota DPR itu menegaskan Erick tidak membawa kepentingan apapun.

"Enggaklah. Enggak ada itu (Konflik Kepentingan)," tuturnya.

Sebelumnya, selain Erick Thohir, nama Sandiaga Uno juga digadang-gadang untuk menduduki posisi menteri BUMN atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menjelma menjadi Kementerian Investasi.

Ditemui di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10), Sandi memberikan jawaban normatif perihal rumor itu.

"Jadi, kalau itu (pembentukan kabinet) kan (hak) prerogatif presiden. Prerogatif presiden ya kita hormati, kita hargai," ujarnya menjawab pertanyaan apakah menolak jika ditunjuk jadi menteri.

Secara khusus, Sandi meyakini bahwa pemerintah membutuhkan masukan dari luar. Untuk itu perlu ada mitra kritis yang konstruktif dan menyampaikan pesan-pesan yang jelas demi kemajuan bangsa.

"Ini demi kemajuan bangsa Indonesia untuk bisa mengejar ketertinggalan," tandas Sandi.

Editor: Dimas Ryandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore