alexametrics
Sidang Sengketa Pilpres 2019

Kubu Prabowo-Sandi Soroti Kedekatan Budi Gunawan dan Megawati

14 Juni 2019, 16:59:10 WIB

JawaPos.com – Tim hukum Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menuding Badan Intelejen Negara (BIN) dan Polri telah dimanfaatkan oleh Capres petahana Jokowi saat Pilpres 2019 berlangsung. Menurutnya dua lembaga itu sudah tidak netral.

Dia menyebut, dua lembaga itu melanggar undang-undang Polri, undang-undang Intelijen, dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pernyataan itu disampaikan anggota Tim Hukum 02 Denny Indrayana saat membacakam permohonannnya di sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mudah juga untuk memahami bahwa ketidaknetralan Polisi dan BIN adalah kecurangan yang sifatnya TSM (terstruktur sistematis dan masif),” ujar Denny sat membacakan pokok sengeketa Pilpres 2019 di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).

Mantan Wamenkumham ini menyampaikan, dugaan kecurangan itu terlihat pada instruksi Presiden Joko Widodo kepada jajaran Polri mensosialisasikan capaian prestasi pemerintah selama masa jabatannya. Dia kemudian mencontohkan, soal pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis.

“Sangat jelas AKP Sulman Azis menyatakan diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf oleh Kapolres Kabupaten Garut,” ucap Denny.

Sementara itu, lanjut Denny, terkait ketidaknetralan BIN, terlihat pada hubungan personal antara kepala BIN Budi Gunawan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan partai pengusung Jokowi-Ma’ruf.

Tim hukum kubu 02 menyebut, ada indikasi yang tidak wajar pada kehadiran Budi Gunawan dalam HUT PDI Perjuangan. Selain itu Budi juga memang pernah menjadi Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri.

“Budi Gunawan diindikasikan dengan kehadirannya pada acara HUT PDI Perjuangan, suatu hal yang tidak ia lakukan untuk acara partai lainnya,” paparnya.

Selain itu, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto juga menyebut capres nomor urut 01 diduga melakukan kampanye terselubung. Hal ini karena munculnya iklan pencapaian pembangunan infrastruktur di bioskop.

Menurutnya, iklan di bioskop ini tidak bisa dianggap biasa saja. Karena itu diduga curi start kampanye‎ kepada masyarakat. Dengan menampilkan kebehasilan Jokowi dan pemerintahannya kepada publik.

“Tentu kita bisa memahami bahwa ini merupakan kampanye terselubung yang dilakukan oleh presiden petahana Jokowi,” ujar pria yang akrab disapa BW dalam pembacaan permohonan sengketa di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6).

Oleh sebab itu, BW menduga Jokowi menggunakan anggaran negara hanya demi kepentingan kampanye di Pilpres 2019 ini. Hal ini dinilai BW telah melakukan kecurangan dengan modus strategi iklan pencapaian keberhasilan pemerintah.

“Lagi-lagi dengan menyalahgunakan struktur birokrasi dan anggaran kementerian guna strategi pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata BW.

Sementara menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan‎, setiap pemerintahan itu harus bersikap terbuka dan transparan termasuk diantaranya menyampaikan program-program dan keberhasilannya.

Menurutnya, asas pemerintahan yang demokratis itu salah satunya mengedepankan aspek transparansi dan keterbukaan. Nah hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah Jokowi.

“Sehingga keberhasilan pemerintah memang seharusnya disampaikan kepada masyarakat. Itu kan seperti iklan layanan masyarakat biasa menyampaikan capaian bahwa sudah membangun bendungan, sudah bangun bandara,” ujar Ace.

Ketua DPP Partai Golkar ini menambahkan, rakyat Indonesia memang harus tahu progres dari pembangunan yang dilakukan oleh kepala negaranya. Sehingga yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bukanlah suatu bentuk pelanggaran kampanye.

“Itu hanya menyampaikan program-program pemerintah kecuali di dalam iklan layanan masyarakat itu, ada unsur kampanye seperti yang dipersyaratkan menurut UU misalnya citra diri ada identitas dari misalnya pasangan 01, pilih 01, pilih Jokowi-Ma’ruf,” katanya.

Oleh sebab itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah benar adanya. Memberitahukan kepada masyarakat apa saja yang sudah dilakukan pemerintah selama lima tahun ini.

“Masa pemerintah enggak boleh menyampaikan capaian keberhasilan. Kan enggak logis namanya,” pungkasnya.

 

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan, Gunawan Wibisono



Close Ads