Sistem Proposional Tertutup Rugikan Masyarakat dalam Memilih Wakilnya

JawaPos.com - Sebanyak delapan partai politik di parlemen secara terbuka menolak wacana penerapan sistem pemilu proporsional tertutup. Delapan parpol tersebut diantaranya Golkar, PKS, PAN, PKB, Demokrat, Nasdem, PPP, Gerindra.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin, mendukung adanya penolakan dari delapan parpol tersebut. Ia menilai, demokrasi di Indonesia bisa berkembang jika sistem proporsional terbuka terus diterapkan.

"Saya melihatnya iya (kebijakan penolakan tepat), jadi demokrasi itu bisa berkembang bisa maju jika sistemnya itu terbuka," kata Ujang kepada wartawan Jumat (13/1).

Dia juga menganggap, sistem proporsional terbuka bisa menghadirkan kompetisi yang sehat antar calon anggota legislatif (Caleg). Sistem proporsional tertutup, hakikatnya akan merugikan masyarakat dalam menentukan wakilnya di parlemen.

"Bisa berpacu untuk bisa menang dengan suara terbanyak, nah jadi dengan itulah mereka bisa dilantik jadi anggota DPR," ucap Ujang.

Sebab, jika sistem proporsional tertutup diterapkan, anggota DPR hanya dipilih oleh ketum partai tanpa proses demokrasi. Hal tentunya sangat merugikan masyarakat sebagai pemilih.

"Sedangkan dengan sistem tertutup, ya anggota DPR yang terpilih itu orang-orang yang diem tidak bergerak yang dipilih oleh ketum partai kan seperti itu," tegas Ujang.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan, pihaknya bersama tujuh parpol di parlemen tetap mendukung sistem pemilu proporsional terbuka. Hal ini tentunya untuk menjaga kemajuan demokrasi.

Lewat sistem proporsional tertutup, masyarakat tak memilih langsung wakilnya di DPR dan DPRD. Masyarakat hanya mencoblos parpol dalam pemilu. Nantinya, parpol yang akan menunjuk kadernya untuk duduk di DPR dan DPRD sesuai perolehan suara mereka.

Dia menilai sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokras "Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi,” tegas Airlangga di Jakarta, Minggu (8/1).