Kubu Moeldoko Gelar HUT ke-20 Demokrat, Zaky: Itu Memalukan

JawaPos.com - Partai Demokrat versi Deli Serdang bakal menyelenggarakan HUT ke-20 di sebuah hotal di kawasan Serpong, Tengarang. Dari informasi yang dihimpun, rencannya Ketua Umum Partai Meoldoko akan memberikan pidato politiknya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, hal itu sungguh memalukan lantaran mereka masih tetap mengatasnamakan Partai Demokrat.

"Hal ini sungguh memalukan, gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Serpong masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat," ujar Herzaky kepada wartawan, Jumat (10/9).

Herzaky juga menambahkan, modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja dilakukan kubu Moeldoko. Bahkan Herzaky mengaku undangan kubu Moeldoko diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Subur Budhisantoso mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

"Justru pada acara puncak dua dekade Partai Demokrat 9 September malam tadi, Ketua Umum AHY telah memberikan Penghargaan 'Pejuang Demokrat' kepada 35 sesepuh dan senior Partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai, di antaranya Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan," katanya.

Menurut Herzaky, sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak kubu Moeldoko. Terbukti saat mereka memasukkan gugatan di PTUN Jakarta, di mana tertera dalam gugatannya status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

"Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia, dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya Negara telah menggaji dirinya sebagai KSP 7 tahun terakhir," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sampai dengan hari ini upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan.

"Pasca keputusan Kememkumham mengenai penolakan hasil KLB Deli Serdang, para perusak demokrasi tadi masih berupaya menggugat dan membatalkan Keputusan Pemerintah melalui jalur PTUN termasuk kemungkinan Judicial Review melalui Mahkamah Agung," kata AHY.

AHY juga menegaskan, meskipun Partai Demokrat punya segala bukti yuridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya. Ia meminta seluruh Kader dan para Pejuang Demokrasi untuk tetap waspada dan menegaskan bahwa yang Partai Demokrat perjuangkan adalah tegaknya keadilan, hukum, dan demokrasi di Indonesia.