Besok Mahasiswa Kepung Istana Jokowi, Menkominfo Ngomong Begini

JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate menanggapi rencana aksi unjuk rasa mahasiswa yang akan digelar di Istana Negara Jakarta, Senin (11/4) besok. Unjuk rasa itu menyikapi ketidaktegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu penundaan Pemilu dan masa jabatan presiden.

Jhonny mengungkapkan, apabila masih ada masyarakat yang belum yakin sikap Presiden Jokowi dalam menyikapi isu penundaan Pemilu dapat dikomunikasikan. Bahkan, Jhonny bersedia menyambung komunikasi antara mahasiswa dengan Pemerintah.

"Saya kira saya juga setiap saat selalu bersedia untuk menjembatani agar itu bisa dikomunikasikan dan dibicarakan," kata Jhonny di Jakarta, Minggu (10/4).

Jhonny mengungkapkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga terbuka dalam merespons keresahan masyarakat.

"Menkopolhukam juga selalu terbuka kesempatannya untuk selalu bisa berkomunikasi dan berdialog. Demonstrasi dan lain sebagainya sekali lagi itu adalah hal yang lumrah dan biasa di suatu negara demokrasi seperti Indonesia dan di situasi saat ini pula kita juga perlu mempertimbangkan," ucap Jhonny.

Menurut Jhonnya, dalam menyikapi setiap permasalahan lebih menyarankan aspek dialog dibanding demonstrasi. Menurutnya, Presiden Jokowi selalu merespons setiap permintaan mahasiswa. Karena di mana-mana di dunia termasuk di Indonesia demonstrasi mahasiswa adalah salah satu kanal aspirasi masyarakat yang kita jaga bersama-sama.

"Tapi juga kita harus berhati-hati jangan sampai di luar harapan-harapan yang baik itu ada selipan dan titipan harapan-harapan lain, sehingga tidak membuat demonstrasi yang bertujuan baik hasil akhirnya kita tdk harapkan bersama," tegas Jhonny.

Sebagaimana diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin 11 April 2022 besok. Aksi itu untuk menuntut sikap tegas dan bukti nyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak masa jabatan tiga periode.

Meskipun, baru-baru ini Presiden Jokowi juga melarang para menterinya berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.