Kesalahan Tulis di UU Ciptaker, Aktivis 98 Minta Pratikno Mundur

JawaPos.com - Undang - Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru saja diteken Presiden Jokowi, kembali menuai masalah. Semua kesalahan ini diduga karena keteledoran Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Kesalahan itu menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan politikus partai penguasa hingga para aktvis yang berada di gerbong relawan Jokowi. Pasalnya, kesalahan akibat kurang teliti dan teledor ini dianggap tidak hanya sekali terjadi.

Salah satunya adalah, Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer yang mendesak agar Pratikno tanggung jawab, karena ini bukan sekadar kesalahan penulisan. Lebih pada kesalahan yang memalukan untuk Kepala Negara dan Istana.

"Karena terjadi lagi. Sejatinya Sekretaris Negara adalah wajah presiden. Karena apapun yang dikerjakan harus hati-hati dan penuh prinsip-prinsip kehati-hatian. Jangan sampai ada kesalahan. Apalagi ini sangat memalukan," kata Aktivis 98 yang biasa disapa Noel dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.

• Baca Juga: Kesalahan di UU Cipta Kerja, Eddy Beri Sanksi Anak Buahnya

Noel juga mengatakan, pastinya Jokowi akan disalahkan lagi. Semua mata akan tertuju ke beliau. Padahal yang salah, anak buahnya. Hanya karena tidak teliti dan tidak tegas.

"Jangan sampai ada produk hukum yang sedang menjadi sorotan terus bermasalah di adminitrasi. Belum lagi subtansinya yang mengundang perdebatan di publik," tegas Noel.

Lebih lanjut, Noel mengatakan, seharusnya Pratikno bicara di depan publik dan mengakui kesalahannya. "Lebih bagus mundur. Lebih terhormat. Daripada salah terus," ucapnya.

Menurut Noel, ada dua kesalahan penulisan yang terjadi, pasal 6 di halaman 6 dan pasal 53 ayat 5 halaman 757. Kesalahan tulis ini telah membuat isi kedua pasal tersebut menjadi ambigu secara substansi dan menimbulkan prasangka dan kegaduhan baru.

Kesalahan penulisan ada di pasal 6 di bagian tersebut menyebutkan, “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a meliputi, "ada empat huruf, a sampai d, yang menjabarkan apa saja peningkatan ekosistem".

Namun, yang menjadi permasalahan, ternyata dalam Pasal 5 yang dirujuk oleh Pasal 6 tidak memiliki ayat tambahan apapun. Tidak ada ayat 1 huruf a seperti yang dirujuk pada Pasal 6.

Kesalahan kedua, terdapat pada Pasal 53 Bab XI mengenai Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja, bagian kelima tentang izin, standar, dispensasi, dan konsesi, yang ada di halaman 757. “Ayat 5 pasal itu harusnya merujuk ayat (4), tapi ditulisnya ayat (3),”.