Banjir Ganggu KBM, Kemendikbudristek Perlu Kurikulum Khusus Bencana

Warga saat terkena banjir di pemukiman padat penduduk di Pejaten Timur RT 005 RW 08, Jakarta, Senin (10/10/2022). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga Senin (10/10) pukul 09.00 WIB sebanyak 68 RT di Jakarta terendam banj

JawaPos.com–Banjir di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggenang cukup lama. Hampir satu bulan air tidak kunjung surut. Layanan vital terhenti, di antaranya adalah pendidikan.

Banjir yang sudah menggenang selama tiga pekan lebih itu, di antaranya melanda Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Saat ini, banjir juga meluas hingga Kabupaten Sekadau dan Sanggau.

Banjir di Kalbar itu menjadi sorotan Sekjen Perkumpulan Teacherprenuer Indonesia Cerdas (PTIC) Dodi Iswanto. Dia mengatakan, dari laporan jaringannya di daerah, banjir di Kalbar mengakibatkan banyak sekolah menghentikan proses kegiatan belajar mengajar (KBM).

”Pembelajaran secara daring juga tidak mungkin dilakukan, karena akses internet juga terputus,” kata Dodi Rabu (17/11).

Dia mengatakan, Kemendikbudristek harus menyiapkan kurikulum darurat. Khususnya untuk mengantisipasi bencana alam, seperti banjir, yang berlangsung cukup lama.

Untuk itu Dodi mendesak pemerintah pusat, khususnya Kemendikbudristek tidak hanya mitigasi risiko dampak banjir. Tetapi juga memperhatikan proses pembelajaran di tengah bencana. ”Kemendikbudristek juga harus segera merampungkan kurikulum pembelajaran yang bisa diterapkan pada situasi banjir seperti ini,” ujar Dodi.

Kemudian yang tidak kalah penting, pemerintah harus terus melakukan pendampingan trauma healing kepada peserta didik korban banjir. Dodi menegaskan, Kemendikbudristek harus belajar dari kasus banjir Kalbar itu.

Menurut dia, kedepannya upaya mitigasi harus berdasar kearifan lokal setempat. Sehingga bencana yang terjadi dapat diantisipasi dengan cepat. Serta tidak berdampak terlalu besar bagi pembelajar di ruang kelas.

Dodi menyampaikan, hampir semua wilayah di Indonesia memiliki risiko bencana alam. Mulai dari gempa bumi, longsor, banjir hingga tsunami. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum bencana pendidikan, mitigasi risiko, serta trauma healing harus mempertimbangkan potensi bencana itu.