KPU Buka Semua Kanal Iklan Kampanye Pilkada

JawaPos.com – Sempat melarang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya memperbolehkan penggunaan iklan kampanye melalui media sosial (medsos). Pernyataan itu disampaikan Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam diskusi virtual kemarin (21/9).

Sebelumnya, dalam revisi PKPU tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), KPU sempat mendesain iklan kampanye hanya dilakukan di media massa. Baik cetak, radio, TV, maupun media online. Sementara medsos hanya digunakan untuk kampanye biasa tanpa menggunakan skema iklan berbayar.

Namun, dalam desain terbaru, KPU merencanakan iklan di medsos akan disamakan dengan media massa. Semua iklan akan dibuka masa penayangannya pada 14 hari sebelum masuk masa tenang. ”Iklan kampanye di media sosial juga demikian,” ujarnya. Itu berarti KPU telah membuka semua kanal iklan bagi para paslon untuk promosi.

Untuk penganggarannya, Raka menyebut skema iklan di medsos berbeda dengan media massa. Untuk media massa, pemasangan iklan pilkada akan dilakukan penyelenggara daerah melalui pendanaan APBD. Sementara untuk iklan di medsos, biayanya akan diserahkan ke paslon masing-masing.

Baca juga: Keselamatan Masyarakat Lebih Utama daripada Pelaksanaan Pilkada

Pria asal Bali itu memastikan bahwa KPU akan mengatur durasi dan kuantitas iklan kampanye medsos. Hal itu bertujuan untuk memastikan prinsip kesetaraan dan keadilan di antara peserta. ”Jangan sampai ada yang punya kemampuan dana luar biasa bisa (beriklan, Red) di mana saja,” imbuhnya. Meski begitu, teknisnya masih dibahas secara internal oleh KPU.

Terkait kampanye di medsos, prosesnya dapat dilakukan paslon selama tahapan itu berlangsung. Dalam rancangan PKPU, pihaknya sudah mengatur jumlah akun medsos yang boleh dimiliki. Yakni untuk pilkada level provinsi sebanyak 30 akun, sedangkan di level kabupaten/kota dibatasi 20 akun.

Nanti paslon wajib menyerahkan daftar akun paling lambat sehari sebelum dimulainya masa kampanye. Selain kepada KPU, daftar akun diserahkan ke Bawaslu, kepolisian, serta dinas komunikasi dan informatika daerah. ”Sehingga pihak terkait bisa melakukan pengawasan,” tuturnya.

Baca juga: DPR, KPU, dan Bawaslu Ngotot Pilkada Tetap 9 Desember 2020

Sementara itu, peneliti Center for Digital Society (CFDS) UGM Janitra Haryanto mengatakan, pelarangan iklan di medsos memang tidak tepat. Sebab, dari segi efektivitas, medsos banyak digunakan. Selain itu, secara metode, beriklan di medsos sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19. Hanya, dia sepakat jika teknisnya perlu diatur lebih lanjut. ”Medsos bisa berpotensi mengembangkan praktik demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=UWHTzdVQMw8