Mendikbud akan Selesaikan Kisruh Sistem Zonasi dalam Sepekan

JawaPos.com - Di awal tahun ajaran baru sejumlah kekisruhan masih terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Penerapan sistem zonasi sekolah pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dianggap salah satu pemicunya.

Bahkan dikabarkan masih ada siswa yang belum terdaftar di lembaga pendidikan mana pun karena kuota kursi sekolahnya telah habis. Di sisi lain, tak sedikit pula sekolah yang malah tidak kebagian murid.

Menanggapi itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku akan segera membereskan masalah ini. Diperkirakan butuh waktu satu pekan untuk membenahinya.

"Satu minggu lah (kami akan benahi). Ini kan masih masa orientasi juga. Jadi, masih ada waktu untuk penyesuaian-penyesuaian," ungkap Muhadjir di Gedung Kominfo Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (18/8).

Muhadjir menuturkan, pihaknya akan memastikan seluruh anak-anak bisa mendapatkan sekolah. Sebab, kata dia, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara.

"Pasti, pasti. Tidak boleh ada anak yang tidak sekolah," tegasnya.

Sementara itu, Muhadjir tidak menampik kritik bahwa penerapan zonasi sekolah masih banyak masalah. Seperti pemalsuan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Pemalsuan surat tersebut seringkali dilakukan oleh oknum tertentu demi mendapat kuota kursi 20 persen. Kuota ini sebetulnya diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

"Bahkan masih ada juga yang ketahuan menggunakan surat keterangan tidak mampu palsu. Jadi, harus disesuaikan dengan tempat seharusnya," pungkas Muhadjir.