alexametrics

Wamenkumham: 35 Anggota FPI Terlibat Terorisme, 206 Tindak Pidana Umum

30 Desember 2020, 15:10:04 WIB

JawaPos.com – Pemerintah secara resmi telah melarang Front Pembela Islam (FPI) beraktivitas di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, penggunaan lambang dan atribut FPI juga tidak dibolehkan.

Di balik itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut bahwa 35 anggota FPI terlibat tindak pidana terorisme.

“Bahwa pengurus atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme,” ujar Edward dalam konfrensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12).

Dari 35 orang yang terlibat terorisme tersebut, 29 di antaranya sudah dijatuhi hukuman. Selain itu, 206 anggota FPI terlibat dalam tindak pidana umum. Menurut Edward, hal itu menjadi perhatian pemerintah.

“Di samping itu, sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 orang di antaranya telah dijatuhi pidana,” kata dia.

Edward menyebut, FPI kerap melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, seperti sweeping atau razia. Padahal itu adalah tugas aparat penegak hukum.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan FPI adalah organisasi terlarang. Hal itu karena FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas dan organisasi.

Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pemerintah melarang FPI untuk melakukan kegiatannya. Karena tidak lagi mempunyai legal standing. Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014.

Baca juga: Mahfud MD Sebut FPI Ganggu Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

“Sehingga pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” katanya.

Mahfud meminta kepada aparat kepolisian untuk mencegah jika nantinya ada aktivitas ormas ataupun organisasi yang mengatasnamakan FPI.

“Kepada aparat-aparat daerah pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini,” ungkapnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Gunawan Wibisono

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads