KPK Akui Sudah Terima Berkas Djoko Tjandra dari Kejaksaan dan Polisi

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima berkas skandal Djoko Tjandra baik dari Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Polri. Hal ini sebagai tindak lanjut dari supervisi KPK.

"Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas supervisi, saat ini KPK telah menerima berkas dokumen yang diminta baik kepada Kejaksaan maupun Kepolisian," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (19/11).

KPK menyatakan, mereka akan menelaah berkas yang diterima dari Kejaksaan Agung dan Polri terkait penanganan skandal Djoko Tjandra. Mengingat oknum Korps Adhyaka dan Korps Bhayangkara terlibat dalam skandal Djoko Tjandra.

"Berikutnya tentu KPK akan melakukan penelitian dan telaahan terhadap dokumen dimaksud," tandas Ali.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyesalkan Barekrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tak kooperatif untuk mengirimkan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra. Lembaga antirasuah mengakui, dari dua kali permintaan belum juga dipenuhi oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

"Benar, tim supervisi telah dua kali meminta dikirimkan salinan berkas, dokumen-dokumen dari perkara tersebut, baik dari Bareskrim maupun Kejagung, tapi hingga saat ini belum kami peroleh," kata Nawawi dikonfirmasi, Kamis (12/11).

Nawawi menegaskan, berkas dan dokumen dari Polri dan Kejagung penting bagi KPK untuk mendalami penanganan skandal Djoko Tjandra. Apalagi, KPK telah mengantongi sejumlah dokumen terkait skandal Djoko Tjandra dari masyarakat, termasuk dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

"Berkas dan dokumen-dokumen tersebut diperlukan tim supervisi untuk digabungkan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dari masyarakat untuk selanjutnya ditelaah," ucap Nawawi.

Nawawi pun menegaskan, supervisi KPK berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Supervisi yang dilakukan KPK semakin kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Bukan KPK yang minta dihargai, tapi supervisi adalah tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang. Aturan hukum itulah yang harus dihargai semua pihak," pungkas Nawawi.