Luhut Diminta Segera Realisasikan Audit Sumber Pendanaan LSM

JawaPos.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyambut baik rencana Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin mengaudit lembaga swadaya masyarakat (LSM). Koordinator MAKI Boyamin Saiman berencana bersurat ke Luhut untuk segera merealisasikan rencana tersebut.

"Sebagai bentuk keseriusan, MAKI minta audit oleh LBP (Luhut Binsar Pandjaitan), MAKI akan berkirim surat resmi kepada LBP," kata Boyamin dalam keterangannya, Minggu (14/11).

Boyamin menyatakan akan menggugat Luhut jika tak kunjung mengaudit MAKI. Karena itu, dia menginginkan rencana audit kepada LSM segera terealisasi.

"Jika MAKI tidak dilakukan diaudit maka MAKI akan gugat LBP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena tidak menerbitkan Surat Keputusan perintah audit kepada MAKI," ungkap Boyamin.

Dia menegaskan, pihaknya bersedia untuk membuka seluruh hal yang diperlukan terkait kinerja dan keuangan. Boyamin memahami audit yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk saling mengontrol.

"Karena LSM tidak boleh merasa hebat dan tidak mau dikontrol," paparnya.

Sebab dalam aktivitasnya, LSM mengontrol pemerintah. Dengan demikian LSM sebaiknya bersedia dikontrol Pemerintah sebagai bentuk check and balance.

"Audit ini bukan sebagai bentuk intervensi terhadap independensi kerja-kerja LSM. MAKI tidak akan risih jika dilakukan audit oleh pemerintah. Kalau bersih, kenapa takut?" ujar Boyamin.

MAKI justru memahami audit yang dilakukan pemerintah akan kredibel karena dilakukan oleh pihak di luar LSM. Jika audit dilakukan oleh LSM sendiri maka publik diperkirakan meragukannya.

"MAKI dengan senang hati jika nantinya akan dapat penilaian apapun dari hasil audit pemerintah, baik positif dan negatif demi perbaikan kinerjanya sendiri," tegas Boyamin.

Boyamin memastikan, pihaknya akan sangat transparan terkait sumber keuangan dan penggunaannya. Karena selama ini, MAKI hanya mendapat subsidi dari kantor hukum Boyamin Saiman.

Dia mengklaim, tidak ada pendanaan dari pemerintah ataupun lembaga donor mana pun baik dalam negeri ataupun luar negeri. "MAKI hanya akan sangat tertutup terkait sumber-sumber informasi terkait pengungkapan kasus-kasus korupsi yang selama ini dikawal oleh MAKI," pungkasnya.