Nikita Mirzani Diancam Ustad Maaher, LPSK Siap Berikan Perlindungan

JawaPos.com - Nikita Mirzani diancam rumahnya bakal digeruduk 800 orang gara-gara menyebut habib tukang obat yang ditujukan kepada Rizieq Shihab. Hal itu menuai tanggapan dari sejumlah pihak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga ikut memberikan tanggapannya.

LPSK menilai langkah intimidatif terkait rencana pengepungan rumah Nikita Mirzani oleh 800 Laskar Pembela Ulama dikomandoi Ustad Maaher At Thuwailibi dinilai terlalu berlebihan. LPSK siap memberikan perlindungan kepada Nikita Mirzani apabila merasa terintimidasi dan keselamatan jiwanya terancam.

• Baca juga: Nikita Mirzani Diancam Digeruduk Massa, Sahabat Ungkap Kondisinya

“Bagi pihak yang merasa terintimidasi, bahkan mendapatkan ancaman secara langsung, LPSK meminta yang bersangkutan mengajukan permohonan ke LPSK. Nanti akan kita telaah bagaimana posisi kasusnya,” terang Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dalam keterangan tertulisnya Sabtu (14/11).

Terlepas dari apapun persoalannya, LPSK menyayangkan adanya narasi bernada intimidatif kepada Nikita Mirzani. LPSK berharap masyarakat tidak melakukan tindakan main haki

m sendiri karena itu akan menimbulkan permasalahan sosial dan hukum.

"Apabila memang ada hukum yang dilanggar pihak lain, LPSK menyarankan menggunakan cara yang lebih bijak yakni membawanya ke kepolisian untuk diproses secara hukum," katanya.

Edwin berharap aparat penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah antisipatif sehingga potensi gesekan antarkelompok di tengah masyarakat dapat dicegah. Menurut Edwin, cara-cara kekerasan bukanlah sebuah pilihan karena ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh perkataan atau perbuatan seseorang.

Lebih lanjut Edwin mengatakan, meski kebebasan berpendapat dijamin Undang-Undang, namun harus digunakan secara bertanggung jawab. Edwin mengimbau kepada seluruh masyarakat terutama kalangan tokoh publik untuk lebih memperhatikan aturan dan etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

“Kebebasan berpendapat juga dibatasi oleh aturan, sehingga dalam mengemukakan statement ke media sosial atau semisalnya, tidak boleh serta merta melakukan penghinaan dan ujaran kebencian, apalagi bila bersinggungan dengan topik yang sangat sensitif saat ini seperti SARA," tandas Edwin.