Komnas HAM Minta Stop Dulu Pembebasan Lahan di Wadas

Prioritaskan Jaminan Keamanan dan Pemulihan Trauma

JawaPos.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai turun mengusut peristiwa penangkapan puluhan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo. Selain itu, pemulihan dari trauma juga menjadi hal yang diperhatikan.

”Kedatangan kami ingin mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan warga, baik kebutuhan pemulihan mental (trauma) dan kebutuhan lain terkait penyelesaian permasalahan yang ada di sini,’’ kata Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kompleks Masjid Nurul Huda, Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, sebagaimana dilansir Radar Purworejo kemarin (12/2).

Dia menjelaskan, pihaknya sudah bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang. Komnas meminta evaluasi atas peristiwa 8 Februari 2022 terkait pengukuran lahan untuk kuari bendungan. ”Jangan lagi menggunakan keamanan dengan demonstrasi pengerahan pasukan yang begitu banyak, berujung penangkapan dan kekerasan sehingga memicu trauma yang menyebabkan penyelesaian masalah Wadas semakin pelik,’’ jelasnya.

Komnas HAM juga memberikan beberapa masukan. Termasuk soal perizinan dan metode sosialisasi, baik terhadap masyarakat yang menolak maupun yang setuju. Pertimbangan teknis tersebut dinilai sangat penting. Sebab, tahapan pengadaan tanah di Desa Wadas masih panjang. ”Kemarin itu baru pengukuran. Masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang memiliki tantangan yang lebih besar. Metode sosialisasi menjadi kunci,’’ katanya.

Beka mengatakan, jaminan keamanan terhadap warga Wadas menjadi hal yang paling krusial. Pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk jaminan peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dengan kata lain, lanjut dia, pendekatannya harus diubah.

Selain itu, relasi sosial warga Wadas harus dikembalikan. Sebab, konflik horizontal warga penolak dan yang setuju di Desa Wadas dipastikan semakin mengeras pasca pengerahan aparat besar-besaran dan insiden penangkapan. ”Memulihkan trauma menjadi langkah pertama. Dalam hal ini, Pak Gubernur juga sudah menyatakan bertanggung jawab. Maka, seluruh sumber daya manusia yang ada di pemerintahan ikut dilibatkan untuk pemulihan trauma warga Wadas. Cooling down dulu, jangan membahas soal pengadaan lahan,’’ katanya.

Berdasar laporan dan data Komnas HAM, konflik antarwarga yang menolak dan setuju kuari juga sudah masuk ke ranah perundungan terhadap anak. Anak warga yang menolak dan yang setuju saling merundung. Ketika itu terjadi, metode pendidikan tidak bisa standar seperti umumnya.

Selain Komnas HAM, kemarin Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid juga mendatangi warga Desa Wadas. Kedatangan putri sulung Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid dan rombongan disambut lagu khas NU Yalal Wathon. Masyarakat penolak penambangan kuari di Desa Wadas juga menyanyikan lagu perjuangan mereka.

Alissa yang mengenakan balutan kemeja batik, celana hitam, dan jilbab hijau muda kemudian memasuki serambi Masjid Nurul Huda untuk berdialog dengan warga. ”Kami mengupayakan untuk berdialog, baik dengan warga yang setuju penambangan dan juga warga yang menolak penambangan,’’ ucapnya.

Berdasar fakta di lapangan, dia menemukan beberapa warga dan anak-anak yang trauma dengan konflik yang terjadi di Wadas. Karena itu, Alissa Wahid bersama LBH Ansor Jaringan Gusdurian akan membawa misi rekonsiliasi warga pro dan kontra penambangan. "Kami (Gusdurian) akan rapatkan, ada beberapa hal tadi sudah muncul. Misalnya, relasi anak-anak sepertinya ada trauma sosial," jelas putri Gus Dur yang berprofesi psikolog keluarga itu.