BPK: Kemandirian Fiskal Jawa Tengah Lampaui Rata-Rata Nasional

JawaPos.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi apresiasi atas laporan keuangan pemerintah daerah dan kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah. Kemandirian fiskal di Jawa Tengah disebut berada di atas rata-rata nasional. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) telah menyerahkan laporan keuangan daerah di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Senin (28/3). Dalam kesempatan itu, juga dilaksanakan arahan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam mendorong kemandirian fiskal daerah.

"Kemandirian fiskal di Jateng sudah bagus, di atas rata-rata nasional. Ini masih bisa ditingkatkan karena potensinya masih sangat besar. Laporan keuangan pemerintah daerah juga bagus," kata anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana.

Penilaian atas kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah yang sangat bagus, didasarkan pada tiga alasan. Pertama, penduduk Jawa Tengah saat ini didominasi oleh milenial, gen Z, dan post gen Z yang menuntut layanan sedigital mungkin.

Kedua, adanya pertumbuhan ekonomi dan aktivitas investasi dan perdagangan ekspor-impor. Ketiga, ekosistem keuangan digital di Jawa Tengah sudah berkembang dengan banyaknya pemakaian QRIS dalam sistem pembayaran.

"Hanya perlu salah satunya menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Otomatis sumber-sumber ekonomi yang banyak ini sebagai sumber potensi. Kemudian kalau terelektronifikasi akan tercatat lebih baik, sekaligus juga untuk akuntabilitas dan juga transparansi pemerintah daerah di Jateng," terang Nyoman Adhi.

Photo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuturkan selama ini Pemprov Jateng selalu mendapatkan peringkat WTP. Capaian yang sama juga sudah diikuti oleh seluruh daerah di Jawa Tengah. (Istimewa)

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuturkan selama ini Pemprov Jateng selalu mendapatkan peringkat WTP. Capaian yang sama juga sudah diikuti oleh seluruh daerah di Jawa Tengah.

Ganjar pun sependapat dengan Nyoman Adhi terkait kemandirian fiskal daerah. Dia menyebut, Jateng telah melaksanakan sistem SPBE (sistem permintaan berbasis elektronik). “Kita sendiri di provinsi sudah ada GRMS, basisnya juga sudah elektronik. Tinggal bagaimana dalam pelaksanaan ada optimalisasi," ucap Ganjar.

Optimalisasi itu, lanjut dia, misalnya terkait potensi pendapatan yang saat ini sumber terbesarnya berasal dari pajak. Pengoptimalan pendapatan itu mulai teris digenjot dengan pemanfaatan aset daerah.

"Aset ini ada dua dan selalu ada catatan dari BPK. Satu, legalitas. Seringkali karena tidak banyak sertifikat yang dimiliki sehingga banyak penguasaan di tempat lain. Ini kita bereskan. Kedua, pemanfaatannya. Inilah yang menurut saya sekarang kreativitasnya tidak lagi sekadar disewakan. Ini musti investasi, kalau investasi kan harapannya menggelinding," jelas Ganjar.

Satu hal lagi yang dinilai penting dalam pengoptimalan pendapatan adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurut Ganjar, kalau pencegahan korupsi berjalan dengan baik, maka potensi pendapatan itu akan berjalan dengan baik.

"Tapi di luar dari APBD, kita men-trigger dengan investasi untuk membangun ekonomi," tandas Ganjar. (bay/ria)