SBY: Jokowi Tak Ingin Negeri Ini Menyimpan Banyak Bom Waktu

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku yakin bahwa Presiden Jokowi ingin kasus penyimpangan-penyimpangan di Jiwasraya bisa diungkap semuanya.

"Sehingga yang bersalah diberikan sanksi yang adil," ujar SBY dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (27/1).

SBY juga memastikan Jokowi tidak ingin ada permasalahan serius terbiarkan dan terus berlangsung. Sehingga negeri ini menyimpan banyak 'bom waktu'.

"Bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan mengakibatkan terjadinya krisis besar. Pasti presiden kita ingin mengakhiri masa jabatannya dengan baik dan tidak membiarkan terjadinya skandal-skandal berskala besar di negeri ini," katanya.

SBY menambahkan, ‎meskipun sudah banyak beredar jumlah kerugian atau uang yang raib di BUMN itu, salah satunya dari audit BPK. Namun, investigasi harus bisa dilakukan agar bisa menentukan jumlah kerugiannya secara akurat.

"Benarkah jumlah kerugian untuk Jiwasraya sebesar Rp 13,7 triliun? Benar pulakah Asabri juga mengalami kerugian sebesar Rp 10 hingga Rp 16 triliun," ungkapnya.

Kemudiaan, lanjut SBY, benarkah jebolnya keuangan di BUMN ini karena penempatan (placement) dana investasi perusahaan pada saham-saham yang berkinerja buruk. Apakah ini disengaja atau tidak.

"Apakah memang penempatan dana korporat yang salah ini disengaja karena ada yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi," katanya.

Karena, itu, kata SBY, ‎perlu dilakukan investigasi siapa saja yang menyebabkan jebolnya keuangan BUMN tersebut. Benarkah hanya lima orang sebagaimana yang diduga oleh Kejaksaan Agung.

"Adakah aktor intelektual yang bekerja belakang? Hal ini sangat penting agar negara tidak salah mengadili dan menghukum seseorang," tuturnya.

‎SBY menuturkan, ‎salah satu penyelesaian krisis keuangan Jiwasraya adalah agar rakyat atau peserta asuransi di korporat pelat merah tersebut tidak dirugikan. Sebab mereka tidak bersalah. Bagaimanapun, uangnya harus dijamin dan dikembalikan pada saatnya.

Apalagi, korban Jiwasraya juga berasal dari negara lain (Korea Selatan) sebanyak 474 nasabah dengan nilai 574 miliar rupiah. Kalau tidak ada jaminan yang pasti, dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan para nasabah asuransi di Indonesia secara keseluruhan.

"Ini tentu merusak kepercayaan pasar, baik domestik mupun internasional, terhadap sistem dan pengelolaan keuangan di negeri kita," paparnya.

Harus segera diungkap, apakah memang ada kaitan dan kesamaan modus kejahatan yang terjadi di Jiwasraya dengan BUMN-BUMN yang lain. Kalau memang tidak ada atau tidak ditemukan maka bisa menghela napas dengan lega.

Namun, kalau ada krisis, ini tentu bisa menjadi sangat serius. Karena sangat mungkin keseluruhan penyimpangan ini merupakan kejahatan yang terorganisasi (organized crime) yang bekerja di belakangnya.

"Kalau mimpi buruk ini adalah kenyataannya, memang negara harus melakukan “bersih-bersih” secara total," tuturnya.

Solusi ke depan harus dilakukan menurut SBY, adanya pemberian sanksi hukum kepada para pelakunya. Ke depan harus ditingkatkan kepatuhan kepada undang-undang, sistem dan aturan yang jauh lebih baik, serta pengawasan yang lebih seksama dari otoritas jasa keuangan, parlemen dan pemerintah terhadap jajaran BUMN.