Banyak Kasus Keracunan MBG, CIPS Nilai Perbaikan Tata Kelola BGN Belum Sentuh Akar Masalah

JawaPos.com - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih terjadi di sejumlah daerah beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa persoalan utama MBG belum terselesaikan.

Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS, Jimmy Daniel Berlianto mengatakan, upaya perbaikan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sejauh ini belum menyentuh akar masalah.

"Kasus keracunan yang menimpa ratusan penerima MBG di Sidoarjo, setelah insiden serupa yang terjadi di Semarang dan Papua dalam beberapa waktu terakhir, membuktikan bahwa upaya perbaikan saat ini belum menyentuh akar masalah dari desain tata kelola dan mekanisme pengawasan MBG," ungkap Jimmy, dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (4/9).

Menurut Jimmy, desain tata kelola program MBG saat ini masih tetap menggunakan pendekatan sentralistis atau top-down.

Padahal, hasil studi terbaru CIPS (2026) menunjukkan kebijakan tersentral untuk program MBG tidak efektif karena cenderung membatasi pengawasan dan menyulitkan penyesuaian dengan konteks lokal.

Perubahan yang dilakukan BGN juga belum menyasar pada aspek yang seharusnya menjadi prioritas, seperti pembagian ranah serta wewenang pemerintah pusat dan aktor-aktor lokal dalam implementasi MBG.

Akibatnya, persoalan yang sama dalam implementasi MBG terus terjadi: masalah keamanan pangan serta kedisiplinan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku unit operasional pelayanan yang bertugas mengelola, menyiapkan, dan mendistribusikan makanan bergizi.

Di sisi lain, studi CIPS menemukan, tata kelola program serupa di negara lain seperti Jepang dan Tiongkok, terbukti jauh lebih efektif karena membagi kewenangan antara pemerintah tingkat pusat dan aktor daerah, sekaligus memperhatikan kebutuhan lokal yang beragam.

"Pengalaman program sejenis di berbagai negara menunjukkan bahwa efektivitas program distribusi makan bergizi seperti MBG sangat ditentukan oleh peran aktor lokal dalam desain tata kelolanya.

Ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam memperkuat MBG," lanjut Jimmy.