Koalisi Masyarakat Sipil Desak Draf dan DIM RUU Perampasan Aset Dibuka

Perjelas Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Selain illicit enrichment, Koalisi Masyarakat Sipil meminta DPR memperjelas ruang lingkup serta hukum acara perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (NCB).

Menurut koalisi, pengaturan NCB harus disusun secara tegas agar mekanisme tersebut dapat digunakan untuk menjangkau aset yang tidak berhasil dieksekusi maupun aset yang tidak diketahui pemiliknya.

Dengan demikian, ketentuan NCB tidak hanya berhenti sebagai konsep dalam undang-undang.

"DPR wajib merancang kelembagaan pengelola aset yang akuntabel dengan satu penanggung jawab yang jelas bentuk dan pertanggungjawabannya," ucap dia.

Baca Juga:Aktivis Pati Kecewa Puan Maharani Tak Hadir saat Rapat Paripurna Bahas RUU Perampasan Aset

"Hal ini untuk memastikan agar aset rampasan tidak tercecer di antara banyak institusi tanpa pengawasan lintas lembaga dan tanpa akuntabilitas kepada publik," lanjutnya.

Soroti tiga kemunduran RUU Perampasan Aset

Koalisi juga mengidentifikasi tiga persoalan yang dinilai sebagai kemunduran substansi dalam draf RUU Perampasan Aset versi DPR tertanggal 10 Juli 2026, dibandingkan dengan draf yang sebelumnya disusun pemerintah.

Pertama, koalisi menduga terdapat penghapusan norma mengenai peningkatan kekayaan secara tidak sah atau illicit enrichment.

Mereka menyoroti draf pemerintah tahun 2023 yang pada Pasal 5 ayat (2), mengatur perampasan terhadap aset yang tidak seimbang dengan penghasilan dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah.

Koalisi menyebut ketentuan tersebut tidak lagi terdapat dalam draf RUU terakhir versi DPR.

Baca Juga:AMPB: Kalau 15 Desember 2026 RUU Perampasan Aset Tidak Disahkan, Pimpinan DPR Mundur!

Padahal, instrumen tersebut penting untuk menyasar kekayaan pejabat publik yang tidak sesuai dengan penghasilan resminya.