Massa Kecewa Aksi AMPB di DPR: Kalau Datang Lagi, Jangan Harap Kami Kawal!

Melva Pardede, 56 (dua dari kanan) mengaku kecewa dengan keputusan sepihak Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) saat aksi di DPR RI, Kamis (27/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kesepakatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan pimpinan DPR RI terkait pengesahan RUU Perampasan Aset memicu kekecewaan dari elemen massa aksi lainnya di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8).

Sejumlah demonstran menilai hasil negoisasi tersebut diambil secara sepihak, dan tidak mencerminkan tuntutan menyeluruh dari seluruh elemen rakyat yang ikut mengawal aksi sejak awal.

Melva Pardede, 56, perwakilan kurir online asal Jakarta, menyuarakan amarahnya usai perwakilan AMPB keluar dari dalam gedung DPR RI.

Menurutnya, langkah perwakilan yang hanya masuk tanpa melibatkan elemen elemen aliansi lain seperti ojek online maupun massa dari daerah luar, merupakan bentuk pengabaian terhadap perjuangan bersama.

Baca Juga:Suami-Istri dari Bogor Ikut Demo DPR, Keluhkan Sembako Naik dan Pekerjaan Terhimpit

"Siapa yang udah selesai? Pati doang! Warga Jakarta belum! Kami dari pagi, dari kemarin! Jangan hanya Pati aja, kami tersinggung sebagai warga Jakarta," tegas Melva saat diwawancarai di lokasi aksi, Kamis (27/8).

Melva menilai hasil kesepakatan yang didapat sangat jauh dari harapan massa yang telah bertahan di jalanan.

"(Tuntutan) Hukuman mati tiba-tiba hilang! Lihat muka saya sampai hitam, dilarang sama keluarga demi mengawal saudara-saudara. Tapi apa hasilnya? Zonk!" lanjutnya penuh kecewa.

Ia bahkan menegaskan tidak akan mau lagi memberikan pengawalan jika gerakan warga Pati kembali digelar.

"Kalian kalau datang lagi ke Jakarta, jangan harap orang Jakarta kawal kalian! Kecewa!," serunya.

Baca Juga:Susah Sinyal Saat Demo? Ini Trik Memperkuat Jaringan Agar Stabil di Ponsel

Keluhan Tenggat Waktu Empat Bulan

Kekecewaan serupa diungkapkan oleh Firman, 29, demonstran asal Cilacap. Ia merasa masa penantian hingga 15 Desember 2026 terlalu lama dan berisiko memberi celah bagi para pembuat kebijakan.