ASPIRASI Desak Pemerintah Evaluasi Total Sistem Desil Kesejahterahan

JawaPos.com - Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) meminta pemerintah mengevaluasi sistem penetapan desil yang kini dijadikan dasar penerima manfaat.

Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat mendorong agar penetapan masyarakat berdasarkan desil dihentikan. Ia mengusulkan sistem penyajian data lebih transparan dan objektif.

Data baru harus terukur dan menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata. Pemerintah wajib berani menunjukkan angka pendapatan dan beban tanggungan masyarakat.

Pemerintah juga harus menginformasikan pengeluaran dan biaya hidup di wilayah masing-masing. Begitu juga kondisi pekerjaan dan kesejahteraan warga harus terdata jelas.

“Jangan sampai masyarakat hanya diberi label Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan seterusnya, sementara label tersebut tidak mampu menggambarkan kesulitan hidup yang sebenarnya mereka alami,” ujar Mirah dalam keterangan yang diterima, Senin (24/8).

ASPIRASI menyoroti fenomena exclusion error, saat masyarakat butuh perlindungan sosial malah keluar dari daftar penerima manfaat.

Mirah menegaskan pihaknya tidak mau berspekulasi soal jumlah kasus exclusion error. Ia berharap pendataan dan verifikasi dilaksanakan menyeluruh.

Keluhan dari masyarakat yang sebelumnya dapat bansos lalu hilang setelah perubahan data termasuk persoalan serius. Hal ini wajib jadi perhatian pemerintah.