Gedung Komisi Yudisial. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti hasil seleksi Calon Hakim Agung (CHA) yang dilakukan Komisi Yudisial (KY). Mereka menilai, KY tak serius melakukan seleksi, sebab beberapa calon sangat jauh dari standar minimal kualitas seorang hakim agung.
Dalam pemantauan salah satu anggota koalisi, LeIP, kualitas jawaban yang buruk dalam proses seleksi tergambar secara eksplisit dari sangat kurangnya pemahaman dasar calon tentang teori dasar hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan terkait. Bahkan, beberapa CHA juga kesulitan menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan keahlian kamar peradilan yang dituju.
"Hal ini tergambar dari beberapa jawaban CHA yang pada dasarnya berasal dari pertanyaan yang sederhana, namun calon tidak memahami atau bahkan menjawab dengan keliru," sebagaimana keterangan tertulis koalisi masyarakat sipil, Rabu (12/8).
Ia mencontohkan, salah seorang CHA menjawab pertanyaan terkait definisi putusan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) adalah suatu hal yang dipersamakan dengan alasan pemaaf. Selain itu, CHA lainnya juga kesulitan ketika diminta menyebutkan pasal yang mengatur terkait upaya paksa yang bisa di-praperadilan-kan dalam KUHAP baru.
"Ketidakmampuan dan kurangnya kualitas yang tergambar pada jawaban CHA ini sangat mungkin akan berimplikasi pada kualitas putusan yang dihasilkan oleh MA," tegasnya.
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Transparency International Indonesia (TII), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Komisi untuk Orang Hilang, Korban Tindak Pidana Kekerasan (KontraS) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), menyoroti hasil seleksi CHA yang diumumkan begitu cepat, jawaban CHA yang tidak kompeten, pertanyaan panelis yang bersifat formalitas, serta pembatasan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi wawancara terbuka, seakan menunjukkan bahwa KY tidak serius dalam menyeleksi CHA.
"Sikap KY yang lebih memilih meloloskan CHA yang kualitas dan integritasnya “patut dipertanyakan” seakan menunjukkan bahwa sudah terdapat favoritisme dan/atau preferensi dari KY atas terpilihnya calon tertentu," bebernya.
Menurut koalisi, jika pemilihan dilakukan berdasarkan favoritisme, bukan hasil penilaian objektif atas proses seleksi, lebih baik ditunjuk saja dari awal proses dan tidak perlu membuang anggaran negara untuk melaksanakan proses seleksi.
Koalisi masyarakat sipil menekankan, tindakan KY dalam meloloskan CHA dengan kualitas dan integritas yang “patut dipertanyakan” ini, merupakan bentuk tindakan yang merendahkan martabat peradilan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
