Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 12 Agustus 2026 | 02.55 WIB

Pengacara Yaqut Ungkap Kuota Haji Tambahan 2023-2024 Sepenuhnya untuk Reguler

Tersangka kasus dugaan korupsi Yaqut Cholil Qoumas menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (11/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Tersangka kasus dugaan korupsi Yaqut Cholil Qoumas menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (11/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Tim hukum mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraeni, membeberkan latar belakang kebijakan pembagian kuota haji tambahan pada 2023-2024 yang kini menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mellisa menjelaskan, pada 2023 pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota sebanyak 8.000 jemaah. Menurut dia, Yaqut semula mengusulkan agar seluruh tambahan kuota tersebut diberikan kepada jemaah haji reguler.

Usulan itu, kata Mellisa, didasarkan pada kondisi banyaknya calon jemaah lanjut usia yang masih menunggu keberangkatan setelah terdampak pandemi Covid-19. Terlebih, ketika itu terdapat ketentuan mengenai batas maksimal usia jemaah haji yang berangkat.

"Gus Yaqut maunya 100 persen, dan itu muncul dalam surat usulannya Gus Yaqut. Dia minta 100 persen untuk 2023," kata Mellisa di usai sidang perdana perkara dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa Yaqut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/8).

Namun, lanjut Mellisa, usulan tersebut tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari DPR. Komisi VIII DPR justru mendorong agar porsi kuota bagi jemaah haji khusus diperbesar. Hal itu disebut tertuang dalam notulensi rapat kerja antara Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama.

"Tanggal 22 Mei 2023, justru mereka bilang jangan 92 persen, 8 persen untuk haji reguler, apalagi 100 persen. Kasih ke haji khusus, jangan kita ini gali kubur sendiri. Nanti dana nilai manfaat kita habis. Itu notulensinya ada, kita ada buktinya," ujarnya.

Mellisa menyebut DPR kala itu mempertimbangkan aspek pembiayaan. Jemaah haji reguler memperoleh subsidi melalui dana nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sedangkan penyelenggaraan haji khusus dinilai tidak membebani dana tersebut.

Setelah mempertimbangkan kondisi tersebut, Yaqut akhirnya menyetujui pembagian kuota sesuai komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen bagi haji khusus.

"Kalau diserahkan semua kuota tambahan, maka tergerus, berbahaya. Sehingga Gus Yaqut kemudian, oke ya sudah 92,8 persen," bebernya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore