Antisipasi Karhutla karena El Niño Godzilla, Pemerintah Didesak Ambil Langkah Cepat

JawaPos.com - Pemerintah didesak segera mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi fenomena Super El Niño 2026–2027 atau El Niño Godzilla. Fenomena iklim itu bisa berdampak dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Desakan itu dikemukakan oleh Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Sudarsono Soedomo. Dia menilai, risiko karhutla akan meningkat secara signifikan jika Indonesia menghadapi El Niño Godzilla. Terlebih, jika fenomena tersebut berbarengan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang dapat semakin menekan curah hujan di sejumlah wilayah.

"Musim kemarau akan menjadi lebih panjang, lebih kering, dan lebih panas sehingga kelembapan bahan bakar alami seperti serasah, ranting, dan gambut turun ke titik kritis," sebutnya Sudarsono kepada wartawan pada Selasa (28/7).

Akibatnya, api sangat mudah menyala dan cepat menyebar. Tanda-tanda peningkatan risiko mulai terlihat pada musim kemarau tahun ini. Misalnya, data harian Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Karhutla BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyebut, sepanjang 1–21 Juli 2026 terdeteksi 117 hotspot. Semua itu tersebar di berbagai wilayah Kalteng. Dalam periode yang sama, tercatat 30 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 27,09 hektare.

Baca Juga:Antisipasi Karhutla, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan demi Generasi Mendatang

Padahal Indonesia memiliki sistem pemantauan yang jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi El Niño pada 1997 maupun 2015 yang telah membakar jutaan hektare hutan. Sistem deteksi dini berbasis satelit, pemantauan hotspot, hingga informasi cuaca telah berkembang pesat. Namun, kesiapan teknologi tersebut harus diimbangi dengan koordinasi lapangan yang kuat.

Dia mengingatkan, restrukturisasi kelembagaan setelah berakhirnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) membuat koordinasi lintas instansi menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, pemerintah tidak boleh kehilangan momentum dalam melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.

Untuk itu, Sudarsono mengusulkan lima langkah prioritas yang harus segera dieksekusi pemerintah. Pertama, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama pemerintah daerah (pemda) segera mengintensifkan program pembasahan kembali (rewetting) lahan gambut. Pastikan tidak ada celah kelembagaan yang menghambat aksi di lapangan.

Kedua, mempertimbangkan moratorium sementara terhadap pembukaan lahan selama puncak musim kemarau, terutama di kawasan gambut dan hutan primer. Berdasar Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan pengecualian pembukaan lahan melalui pembakaran maksimal dua hektare dengan alasan kearifan lokal perlu ditinjau kembali dan bahkan ditangguhkan selama terjadi Super El Niño.

Baca Juga:Ribuan Titik Panas Kepung Kalimantan, DPR Minta Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla

Dia menjelaskan, kearifan lokal pada dasarnya dirancang untuk kondisi iklim normal atau basah, ketika api masih dapat dikendalikan. Namun, dalam situasi anomali iklim ekstrem seperti Super El Niño, daya dukung lingkungan telah berubah secara drastis sehingga risiko api lepas kendali meningkat tajam.