Perpres 27/2026: Mengapa Driver Taksi Online Merasa Dianaktirikan?

JawaPos.com - Aturan baru yang diteken Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan transportasi online mulai memicu polemik di lapangan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 dinilai diskriminatif karena hanya berpihak pada pengemudi ojek online (ojol), sementara pengemudi taksi online (roda empat) dibiarkan tanpa perlindungan yang setara.

Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan mengkritik keras implementasi aturan yang mulai berlaku per 1 Juli 2026 ini. Meski menggunakan frasa Transportasi Online, substansinya dianggap tebang pilih.

"Ini seolah pemerintah sudah populis. Tapi substansinya diskriminatif. Nama melindungi Transportasi Online, pelaksanaannya hanya untuk ojol. Taksi online dibiarkan dengan potongan sampai 34 persen," ujar Azas Tigor.

Baca Juga:Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen Mulai Berlaku, Apakah Pendapatan Driver Naik dan Tarif Penumpang Berubah?

Potongan Aplikator Mencekik, Roda Empat Merana

Ketimpangan kebijakan ini terlihat jelas dari aturan potongan komisi oleh perusahaan aplikator. Dalam Perpres 27/2026, potongan untuk pengemudi ojol dibatasi maksimal hanya 8 persen. Namun, itu tidak menyentuh pengemudi taksi online.

Tigor membeberkan bukti lapangan saat dirinya menggunakan layanan GoCar pada 2 Juli 2026 dengan tarif Rp 56.000. Dari total argo tersebut, pengemudi hanya mengantongi Rp 37.200, yang berarti potongan aplikator menembus angka 34 persen. Kondisi serupa juga ditemukan pada layanan GrabCar dengan potongan berkisar 33 persen.

Padahal, beban operasional pengemudi roda empat jauh lebih besar dibanding roda dua. Mereka harus menanggung biaya investasi mobil, bahan bakar, perawatan berkala, hingga asuransi secara mandiri.

Baca Juga:Samsul Ma'rif 'Raja Bacot': Dari Driver Ojol, Kini Sukses Sebagai Konten Kreator 

"Para pengemudi taksi online berharap adil. Jika ojol dipotong maksimal 8 persen, taksi online juga harus sama. Jangan tebang pilih," tegas Tigor.

Sorotan Legalitas: Dianggap Cacat Hierarki Hukum

Selain masalah keadilan pendapatan, Perpres 27/2026 juga dinilai menabrak nalar hukum formal. Hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) belum pernah mengakui sepeda motor sebagai angkutan umum resmi.

Selama ini, payung hukum ojol hanya bersandar pada Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 yang bersifat sementara, sembari menunggu revisi UU LLAJ yang hingga kini masih mandek di DPR RI.

"Jadi aneh. Perpres 27/2026 mau melindungi pekerja ojol sebagai transportasi umum, sementara alatnya, sepeda motor, belum diatur atau diakui sebagai angkutan umum di UU yang lebih tinggi. Ini cacat hierarki," kata Tigor menambahkan.