Alasan Wapres Gibran Ajak 5 Mahasiswa ke NTT: Banyak Demo Minta MBG Distop, Makanya Saya Ajak

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak lima mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dalam kunjungan kerjanya ke Desa Wolomoni, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mahasiswa yang turut serta berasal dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Sanata Dharma, dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI).

Dalam forum diskusi bersama guru dan orang tua murid di SD Negeri Wolomoni, Kamis (18/6). Gibran menjelaskan bahwa kehadiran para mahasiswa tersebut bertujuan agar mereka dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat di wilayah pelosok Indonesia, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Bapak ibu ini saya ajak Perwakilan dari mahasiswa. Kemarin banyak yang demo protes agar MBG ini distop, makanya hari ini mereka saya ajak ke area yang jauh dari Jakarta," kata Gibran.

Baca Juga:Harga Eceran Tertinggi Minyakita Tak Naik, Tetap Rp 15.700 per Liter

Gibran juga meminta pandangan para guru dan orang tua murid mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski program tersebut belum berjalan di Desa Wolomoni, ia mendorong peserta diskusi untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.

"Bapak ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Nggak apa-apa ini kan diskusi bapak ibu. Kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang enggak setuju dan harus distop," ungkapnya.

Menurut Gibran, masukan dari masyarakat penting untuk memastikan bahwa program MBG benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan akses dan layanan dasar.

Dalam dialog tersebut, Gibran menegaskan program MBG memiliki peran strategis dan perlu terus dilanjutkan, terutama untuk mendukung kebutuhan gizi anak-anak di wilayah 3T.

Baca Juga:Jelang Usia 100 Tahun, Persebaya Surabaya Tegaskan Komitmen Jadi Rumah untuk Semua

"Saya pribadi ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T," tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah kekurangan. Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola program agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Ia juga menyinggung kasus hukum yang menjerat pimpinan sebelumnya di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai momentum untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program.