Logo JawaPos
Author avatar - Image
Selasa, 16 Juni 2026 | 04.33 WIB

Demo "Indonesia Gawat Darurat" di DPR, Mahasiswa Kritik Makan Bergizi Gratis hingga Militer ke Ranah Sipil

Gabungan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), dan Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) menggelar aksi demo di Gedung DPR/MPR RI, tepatnya di Gerbang Pancasila, pada Senin (15/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Gabungan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), dan Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) menggelar aksi demo di Gedung DPR/MPR RI, tepatnya di Gerbang Pancasila, pada Senin (15/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Gedung DPR/MPR RI, tepatnya di Gerbang Pancasila, pada Senin (15/6). Membawa tajuk "Indonesia Gawat Darurat", gabungan mahasiswa ini menyoroti carut-marutnya kondisi ekonomi hingga menolak keras kembalinya militer ke ranah sipil.

Massa yang memadati lokasi merupakan gabungan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), dan Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Universitas Pamulang (Unpam) dan lainnya.

Aksi demonstrasi mahasiswa di DPR ini membawa sejumlah tuntutan, mulai dari kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga desakan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Soroti Ekonomi Carut-Marut dan RUU Perampasan Aset

Presiden Mahasiswa (Presma) BEM UMJ M. Iqbal Ramadhani menuturkan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal inilah yang memicu ratusan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan rakyat.

"Kalau di UMJ sendiri, yang paling kita tekankan hari ini berbicara adalah ekonomi Indonesia yang hari ini carut marut," ujar Iqbal kepada JawaPos.com di lokasi, Senin (15/6).

Selain isu ekonomi, mereka juga mendesak agar Presiden Prabowo Subianto membatalkan UU TNI-Polri yang membolehkan mereka menduduki jabatan sipil.

Iqbal juga menyoroti lemahnya penegakan legislatif serta mendesak agar payung hukum program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkuat menjadi setingkat undang-undang, bukan sekadar Peraturan Presiden (Perpres).

"Lalu di samping itu juga kita melihat bahwasannya penegakan legislatif sangat rendah. Kita nggak mau adanya militeristik diranah sipil baik dari PORI maupun dari TNI. Selanjutnya, kita juga masih mengawal isu terkait RUU perampasan aset, dan yang terakhir kita ingin adanya payung hukum yang jelas terkait MBG ini seperti apa," tambahnya.

Tolak RUU Polri-TNI: Khawatir Rezim Otoriter

Sentimen senada juga disuarakan oleh BEM UHAMKA yang membawa sekitar 300 massa. Presma BEM UHAMKA, Ikmal Nauhan, menjelaskan mereka membawa tiga tuntutan utama rakyat yang disebut sebagai 'Trisura'. 

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore