Ini Alasan BGN Buka Opsi Kantin Sekolah Hingga Andalkan CSR Perusahan untuk Pemerataan MBG di Daerah 3T

Selain untuk efisiensi anggaran, Nanik mengatakan langkah itu dilakukan karena di daerah tertinggal jumlah penerima manfaatnya— siswa dan 3B (Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita)— tidak begitu banyak. 

"Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur (SPPG) baru," kata Nanik di kantor BGN Pusat, Jakarta, Kamis (4/6).

Baca Juga:PBB: Krisis Energi Kuba Ganggu Layanan Kesehatan hingga Operasi Bantuan Kemanusiaan

Menurut Nanik, saat ini beberapa yayasan sudah ada yang menerima hibah pembangunan dapur dari perusahaan negara, maupun hibah dari negara lain.

"Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dan kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, pasca pergantian pimpinan baru, BGN mulai fokus untuk membenahi program MBG. Salah satunya melalukan efisiensi anggaran.

Menurut Nanik, meskipun anggaran program MBG saat ini tersisa Rp268 triliun setelah mengalami pemangkasan, BGN masih berupaya mencari ruang penghematan tanpa mengurangi sasaran penerima manfaat.

Baca Juga:Noel Ingatkan Potensi Peristiwa 98 Jilid 2: Prabowo Harus Peka, Dolar Semakin Tinggi!

Terdapat empat langkah yang akan ditempuh dalam rangka efisiensi anggaran. Pertama, melakukan refocusing penerima manfaat. Kedua, memberlakukan moratorium pembangunan dapur SPPG baru.

Selanjutnya, membenahi dapur SPPG yang sudah berdiri dan beroperasi agar memenuhi standar kualitas makanan dan sumber daya manusia. Terakhir, merealisasikan program MBG untuk daerah 3T dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.