Masyarakat Sipil Soroti Kemunduran Demokrasi, Desak Konsolidasi Gagasan Progresif

JawaPos.com – Peran masyarakat sipil kembali menjadi perhatian di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia. Keterlibatan aktif warga dan kelompok-kelompok sipil dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi agar tetap berjalan secara substantif dan berpihak pada kepentingan publik.

Pandangan tersebut disampaikan akademisi sekaligus mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, dalam Konferensi Republik yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta, Sabtu (30/5).

Forum tersebut menghasilkan tiga tuntutan utama sebagai respons atas kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan saat ini.

Tiga poin yang disepakati yakni mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil, membangun formasi baru republik guna memulihkan kepercayaan publik, serta menyatukan berbagai kekuatan sipil di Indonesia.

"Tugas sejati masyarakat sipil adalah membangun jembatan dan bersedia berhubungan dengan elemen mana saja, baik politisi, tentara dan polisi, sehingga ketika keputusan dalam negara diambil, argumennya berbasis data dan bukti," kata Sudirman Said.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom CELIOS, Bhima Yudhistira, menegaskan bahwa konferensi tersebut bukan sekadar seremoni pergantian generasi dalam gerakan masyarakat sipil.

Menurutnya, forum itu merupakan bagian dari proses panjang untuk merumuskan dan menyatukan berbagai gagasan progresif yang selama ini berjalan secara terpisah.

"Ini kerja maraton untuk mengonseptualisasikan gagasan progresif yang selama ini terfragmentasi akibat minusnya kepemimpinan kolektif. Bukan sekadar penyerahan estafet kepada yang muda, melainkan pembagian peran dan tugas yang jelas, inter-generasi maupun intra-generasi," ujarnya.

Bhima juga mengusulkan agar forum tersebut melahirkan produk konkret berupa Buku Putih yang berisi gagasan ekonomi yang berpihak pada masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, dokumen tersebut dapat menjadi rujukan arah pembangunan nasional, sebagaimana "Mandate for Leadership" yang pernah menjadi dasar sejumlah kebijakan di Amerika Serikat.