Pemerintah Gagalkan Keberangkatan 1.353 Pekerja Migran Ilegal sepanjang Januari-April 2026

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI) menggagalkan keberangkatan 1.353 calon pekerja migran nonprosedural atau ilegal di berbagai titik perbatasan sepanjang Januari-April 2026.

Selain itu, KP2MI telah melakukan takedown terhadap 4.213 konten digital berbahaya dan menyesatkan, juga menangani 1.173 aduan dari Pekerja Migran di berbagai negara penempatan.

"Kondisi ini menegaskan bahwa negara harus hadir. Bukan hanya melalui kebijakan di atas kertas, tetapi juga hadir langsung di ruang-ruang kehidupan masyarakat," kata Menteri P2MI Mukhtarudin saat acara peresmian Gerakan Nasional Migran Aman, di Kementerian P2MI, Jakarta, Senin (18/5).

Mukhtarudin mengatakan, upaya ini dilakukan sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto yang memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam jalur penempatan nonprosedural yang penuh risiko.

"Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami agar meningkatkan kualitas pelindungan bagi pekerja migran. Baik dari sebelum mereka bekerja, selama bekerja, serta setelah mereka bekerja, dan mengoptimalkan penempatan Pekerja Migran yang terampil, medium, dan high skill," ujar Mukhtarudin.

Dikatakan Mukhtarudin, Pekerja Migran bukanlah sekadar angka dalam laporan statistik, melainkan pejuang ekonomi yang rela menukar rindu demi kesejahteraan keluarga. 

"Kontribusi nyata mereka terlihat dari data statistik ekonomi dan keuangan Bank Indonesia, di mana remitansi yang dihasilkan Pekerja Migran pada tahun 2025 mencapai angka fantastis Rp288 triliun," beber Mukhtarudin.

Dampak positif ini, lanjut Menteri P2MI, kian terasa ketika remitansi dikelola secara produktif. Banyak purna Pekerja Migran pulang membawa keterampilan dan modal untuk membangun usaha di sektor pertanian, kuliner, industri kreatif, hingga pendidikan.