KPK Panggil Eks Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji periode 2023–2024. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai saksi pada hari ini, Senin (18/5).

"Yang bersangkutan dipanggil dalam kapasistasnya sebagai mantan menteri agama ad interim 2022," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan.

Diketahui, saat ini Muhadjir duduk di pemerintahan sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Haji. Pada tahun 2022, Muhadjir memang pernah menjabat sebagai menteri agama ad interim menggantikan Yaqut Cholil Qoumas untuk sementara, karena yang bersangkutan tengah menunaikan ibadah haji. Jabatan itu diemban Muhadjir saat dirinya menjabat sebagai Menko PMK.

Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, saat ini KPK sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari dua penyelenggara negara, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Sementara itu, dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus ketua umum asosiasi.

Dalam perkara ini, Yaqut bersama mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz diduga menyalahgunakan wewenang dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan pada 2023–2024.

Yaqut diduga membuat diskresi dengan membagi kuota secara 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, yang dinilai mengabaikan ketentuan undang-undang yang memprioritaskan 92 persen kuota untuk jemaah reguler.

Baca Juga:PN Jaksel Tolak Praperadilan Eks Menag Yaqut, Hakim Perintahkan KPK Lanjutkan Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji

Kebijakan tersebut disebut berdampak pada hilangnya kesempatan sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler. KPK juga menduga adanya aliran dana dari sekitar 100 biro travel dengan nilai setoran antara 2.700 hingga 7.000 dolar AS per kursi.

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp 622.090.207.166,41 atau Rp 622 miliar.