Ratifikasi ILO 188 Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Pekerja Maritim

JawaPos.com - Pemerintah benahi tata kelola perlindungan pekerja maritim setelah meratifikasi Konvensi International Labour Organitazion (ILO) Nomor 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menilai ratifikasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan. Mulai dari akses komunikasi di kapal hingga sistem pengaduan terpadu bagi pekerja migran sektor maritim.

Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian P2MI Rinardi mengatakan, siap mendorong transformasi tata kelola penempatan pekerja migran sektor maritim. Salah satu hal yang perlu diperkuat adalah akses komunikasi bagi pekerja di kapal.

Baca Juga:Tinggal Tunggu Deportasi, WNA India Ditemukan Meninggal di Detensi Imigrasi Surabaya

Menurut dia, teknologi seperti WiFi dapat menjadi sarana penting untuk memutus isolasi pekerja di laut. Selain itu, mekanisme pengaduan juga perlu dibuat lebih sederhana dan terintegrasi.

”BP2MI siap menjadi single entry point pengaduan bagi seluruh awak kapal perikanan. Satu pintu untuk masalah apa pun dari mana pun,” kata Rinardi dalam diskusi nasional bertajuk Isu Pekerja Sektor Maritim: Tantangan dan Solusi yang digelar Stella Maris Batam bersama Badan Pekerja Forum Masyarakat Katolik Indonesia (BP FMKI) di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, dikutip Jumat (15/5).

Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau KWI RD Marthen L.P. Jenarut mengatakan, pekerja migran di sektor maritim merupakan kelompok yang rentan mengalami eksploitasi. Mereka juga berisiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Baca Juga:TNI AL Gagalkan Penyelundupan Barang Ilegal di Jayapura senilai Rp 1,7 Miliar

Menurut Marthen, Indonesia sudah lama didorong untuk mengambil sikap politik terhadap Konvensi ILO 188. Setelah ratifikasi dilakukan, dia berharap negara hadir lebih kuat dalam menjamin perlindungan pekerja migran sektor maritim.

”Dari situ tumbuh harapan bahwa para migran di sektor maritim akan mendapatkan jaminan perlindungan dari negara,” ujar Marthen L.P. Jenarut.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto menilai, ratifikasi Konvensi ILO 188 merupakan kemajuan, tetapi sekaligus membawa pekerjaan rumah besar. Setelah ratifikasi, pemerintah perlu segera menyiapkan aturan teknis agar perlindungan terhadap awak kapal perikanan tidak berhenti di tingkat normatif.