Satgas PKH Tangkap 16 WN Tiongkok di Gunung Botak, Bongkar Praktik Prostitusi dan Jual Beli Miras

JawaPos.com - Langkah tegas diambil oleh Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku. Bersama Kodam XV/Pattimura, satgas tersebut menindak tegas aktivitas penambangan emas tanpa izin.

Berdasar keterangan resmi pada Minggu (3/5), langkah itu dilakukan dalam operasi penertiban terpadu yang berlangsung pada 27 April-14 Mei mendatang. Operasi tersebut dimulai dengan peninjauan udara yang dilakukan oleh Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon beberapa waktu lalu.

Hasil peninjauan tersebut lantas ditindaklanjuti dengan penindakan oleh Tim Terpadu Provinsi Maluku yang diperkuat unsur Satpur, Banpur, dan Satuan Teritorial di bawah jajaran Kodam XV/Pattimura dari Pulau Buru dan Pulau Ambon. Tim tersebut melakukan pengosongan lahan tambang ilegal Gunung Botak.

Tidak hanya itu, mereka melakukan penyisiran area base camp dan lokasi pemurnian emas. Hasilnya, sebanyak 16 warga negara asing (WNA) Tiongkok yang diduga terlibat aktivitas ilegal itu diamankan. Selain itu, tim menemukan lokasi penjualan miras dan praktik prostitusi.

”Kami tidak hanya melakukan pengosongan lahan, tetapi melakukan pembersihan total terhadap segala bentuk penyakit masyarakat yang menyertainya. Temuan 16 warga negara asing asal China di lokasi tambang dan adanya praktik prostitusi serta peredaran miras menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini jika dibiarkan,” kata Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Doddy Tri Winarto.

Jenderal bintang dua TNI AD itu menegaskan, penertiban yang dilakukan oleh Tim Terpadu Provinsi Maluku di bawah Satgas PKH tidak hanya fokus pada pengosongan lahan, melainkan juga mencakup penanganan menyeluruh terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkan dari aktivitas ilegal itu.

”Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini adalah masalah stabilitas keamanan dan integritas negara,” ujarnya.

Menurut dia, Kodam XV/Pattimura dan pemerintah daerah setempat sudah sepakat untuk melakukan penataan kawasan tambang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak hanya legal, aktivitas tambang di wilayah Maluku harus mengedepankan prinsip berkelanjutan. Termasuk di Gunung Botak.

”Bersama jajaran Pemprov Maluku, kami berkomitmen untuk menata kembali kawasan Gunung Botak. Penertiban ini adalah langkah nyata kita dalam menyelamatkan aset kekayaan alam Maluku dari eksploitasi ilegal yang merusak,” ujarnya.

Baca Juga:Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Tambang Samin Tan, Aktor Besar Dinilai Belum Terungkap

Doddy memastikan, pihaknya akan hadir untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pengelolaan sumber daya alam dapat beralih ke jalur resmi. Dengan begitu, aktivitas tersebut akan berkontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Maluku.