Ramai Ajakan Gulingkan Pemerintahan Prabowo, Pengamat Yakin Publik Tidak Setuju

Presiden Prabowo Subianto. (YT Prabowo Subianto)

JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN), Ayip Tayana menilai ajakan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disuarakan oleh beberapa pihak tidak memiliki makna apapun. Aspirasi ini dianggap tidak menggambarkan keinginan masyarakat luas.

Ayip mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sejauh ini masih tinggi. Adanya ajakan makar dianggap tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat saat ini.

“Narasi seperti ini cenderung hanya menjadi diskursus di level elite, tidak memiliki resonansi kuat di akar rumput,” ungkap Ayip, Senin (6/4).

Ayip menyampaikan, publik diyakini menganggap diksi yang mengarah pada delegitimasi kekuasaan, termasuk dorongan pemakzulan di luar mekanisme konstitusi sebagai cara yang tidak tepat. Langlah ini dipercaya tidak sesuai dengan aturan hukum dan demokrasi.

“Indonesia sudah memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam melakukan koreksi terhadap kekuasaan presiden, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Di luar itu, narasi perubahan kekuasaan berpotensi menciptakan instabilitas politik,” imbuhnya.

Baca Juga: Iran Pasang Syarat: Selat Hormuz Dibuka Jika Kerugian Perang Diganti

Dia menuturkan, dalam negara demokrasi setiap warga negara dibolehkan melontarkan kritik keras, namun tetap mengacu kepada undang-undang yang berlaku. Jika kritik sudah di luar norma kewajaran maka bisa memiliki konsekuensi hukum.

“Jangan sampai kritik berubah menjadi dorongan instabilitas. Demokrasi yang sehat justru dibangun dari kepatuhan terhadap mekanisme yang ada,” jelasnya.

Dari perspektif politik praktis pun peluang terjadinya pemakzulan terhadap pemerintahan saat ini sangat kecil. Hal ini didasarkan pada sejumlah indikator utama, diantaranya stabilitas politik yang relatif terjaga, soliditas koalisi pemerintahan, serta jalannya program-program nasional.

“Tidak ada data yang menunjukkan adanya kondisi yang memungkinkan terjadinya pemakzulan. Stabilitas politik dan ekonomi masih dalam kondisi baik,” kata Ayip.

Atas dasar itu, Ayip mengajak para akademisi dan intelektual agar membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap politik. Sehingga, perdebatan yang muncul di ruang publik berbasis data yang akurat.

“Jangan menggunakan istilah yang menyesatkan publik atau merusak kepercayaan terhadap demokrasi. Kritik harus tetap rasional, berbasis data, dan konstitusional,” pungkas Ayip.

Sebelumnya, ramai di media sosial komentar sejumlah pengamat publik, seperti Saiful Mujani dan Islah Bahrawi yang diduga mengajak menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo. Ajakan ini pun menjadi perdebatan di tengah masyarakat.

Editor: Sabik Aji Taufan