PPP Dilanda Sengketa Kepengurusan, Akademisi Bilang Penyelesaiannya Harus Mengacu UU Partai Politik

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Firdaus. (Istimewa)

JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih dilanda konflik internal berupa sengketa kepengurusan yang sah. Terpilihnya Mardiono sebagai ketua umum menuai penolakan dari kelompok di internal partai itu juga.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Firdaus mengatakan, penyelesaian sengketa partai sudah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Konflik PPP pun seharusnya diselesaikan melalui mekanisme resmi.

Firdaus menyampaikan, setiap partai politik diwajibkan memiliki Mahkamah Partai atau lembaga lain internal yang memiliki fungsi sama. Bagian ini akan membantu partai menyelesaikan berbagai bentuk perselisihan internal.

“Undang-Undang Partai Politik mengatur bahwa sengketa internal harus terlebih dahulu diselesaikan melalui internal partai politik lewat Mahkamah Partai atau sebutan lainnya. Ini menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikan konflik, termasuk sengketa kepengurusan,” ujar Firdaus, usai Seminar Nasional bertajuk Independensi Partai Politik: Penguatan Soliditas Internal dan Mitigasi Intervensi Eksternal di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (28/3).

Dalam undang-undang, putusan Mahkamah Partai terkait sengketa kepengurusan bersifat final dan mengikat. Sehingga tidak dapat lagi ditempuh upaya hukum lanjutan ke pengadilan.

Baca Juga: Blokade Selat Hormuz Imbas Ketegangan AS-Iran, Negara Mana saja yang Sudah Dapat Izin Melintas?

Bagi Firdaus, perlu adanya legal standing dalam pengajuan sengketa. Artinya, tidak semua pihak bisa melalukan gugatan terhadap kepengurusan partai.

“Yang memiliki kedudukan hukum untuk menggugat adalah minimal dua pertiga dari peserta forum pengambilan keputusan tertinggi di partai. Jadi, tidak bisa hanya karena tidak setuju, lalu langsung menggugat,” jelasnya.

Firdaus menerangkan, terdapat dua tahapan penting yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa partai. Pertama, memastikan partai telah memiliki dan menjalankan mekanisme internal sebelum gugatan dilakukan.

Jika partai memiliki mekamisme internal, perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum gugatan ke pengadilan diajukan. Bila telah diambil keputusan melalui mekanisme internal, maka gugatan pengadilan tidak perlu dijalankan.

“Jika mekanisme internal sudah ada dan telah menghasilkan putusan, maka tidak boleh lagi ada upaya hukum ke pengadilan. Karena sifatnya sudah final dan mengikat,” pungkas Firdaus.

Editor: Sabik Aji Taufan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

PPP Dilanda Sengketa Kepengurusan, Akademisi Bilang Penyelesaiannya Harus Mengacu UU Partai Politik

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

PPP Dilanda Sengketa Kepengurusan, Akademisi Bilang Penyelesaiannya Harus Mengacu UU Partai Politik

Tags

Artikel Terkait

Panaskan Mesin Politik, Rapimwil PPP Banten Target Rebut Kembali Kepercayaan Publik di 2029

Taj Yasin dan Agus Suparmanto Tak Aktif Bertugas, Kader PPP Berbagai Daerah Siapkan Gugatan

Resmi Pimpin PPP Banten, Neng Siti Julaiha Fokus Konsolidasi hingga Akar Rumput

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com