JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas pemerintah. Menurut Prabowo, anggaran negara sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan, dibandingkan terbuang akibat praktik korupsi.

“Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” ujar Prabowo dalam wawancara yang keterangannya diterima, Minggu.

Presiden Prabowo menekankan bahwa program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Ia mengaku sering melihat langsung kondisi anak-anak di daerah yang mengalami stunting, yang menurutnya menjadi alasan kuat program ini harus terus berjalan.

“Umur 11 tahun, badannya seperti anak 4 tahun. Saya yakin saya berada di jalan yang benar,” katanya.

Serap Jutaan Tenaga Kerja

Selain dampak sosial, Prabowo menyebut MBG memiliki efek ekonomi yang signifikan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja. Pemerintah menargetkan hingga 30 ribu dapur operasional di seluruh Indonesia. Setiap dapur diperkirakan mempekerjakan sekitar 50 orang, atau setara dengan 1,5 juta tenaga kerja.

Tak hanya itu, rantai pasok program ini juga melibatkan banyak pelaku usaha dan petani.

“Tiap dapur menciptakan 5–10 vendor, dan tiap vendor mempekerjakan sekitar 5 petani. Itu berarti tambahan sekitar 1,5 juta lapangan kerja lagi,” jelasnya.

Baca Juga:Presiden Prabowo: Pemulihan Banjir Aceh Tamiang Hampir 100 Persen, Warga Sudah ke Huntara

Meski demikian, Presiden Prabowo mengakui implementasi program di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah telah menutup lebih dari 1.000 dapur yang dinilai tidak memenuhi standar.

“Ada seribu lebih dapur yang sudah kita tutup,” ungkapnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa pembiayaan program MBG tidak berasal dari utang baru, melainkan dari efisiensi anggaran dan pengurangan kebocoran keuangan negara.

“Uang kita ada. Tinggal kita organisir dan kita kurangi kebocoran,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat, khususnya kelompok bawah.

“Rakyat kita sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan dari ekonomi kita,” pungkasnya.