Ketahuan Bermasalah, Lebih dari 1.000 Dapur MBG Kena Suspend oleh Badan Gizi Nasional

JawaPos.com - Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan menindak dapur-dapur MBG bermasalah. Dalam dialog bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, terungkap sudah ada lebih dari 1.000 dapur MBG bermasalah yang kena suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Presiden Prabowo Subianto, keputusan tegas tersebut diambil sebagai bagian dari proses evaluasi. Sebab, pemerintah menghendaki standar tinggi dalam pelaksanaan program MBG. Menurut dia, keputusan itu diambil setelah melakukan pengecekan langsung menyusul berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.

”Saya langsung cek. Panggil kepala BGN, dan saya terus cross-check,” kata Prabowo dikutip pada Jumat (20/3).

Presiden memastikan, pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik. Sebaliknya, pemerintah justru menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program yang menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Untuk itu dilakukan pengecekan secara ketat. Dapur MBG atau SPPG yang tidak memenuhi standar langsung kena suspend.

Baca Juga:Lonjakan Peti Kemas 8 Persen, Jurus Digital PT Terminal Teluk Lamong Hadapi Ledakan Logistik Lebaran 2026

”Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu. Lebih dari seribu. Ini saya punya wakil kepala satu ibu, ibu ini, ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya. Yang sudah di-suspend 1.030,” terang dia.

Tidak sampai di situ, BGN terus melakukan sertifikasi terhadap seluruh SPPG di Indonesia. Sertifikasi itu pun beragam. Mulai sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, kualitas air, cara memasak, sampai ompreng yang digunakan. Semua disertifikasi secara ketat. Tujuannya untuk memastikan program MBG dilaksanakan dengan mutu tinggi.

Dapur MBG yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung di-suspend sampai pengelolanya melakukan perbaikan. Selain itu, pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik dengan menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, maupun orang tua. Dengan begitu, mereka bisa memantau dan melaporkan pelaksanaan program di lapangan.

”Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” kata Prabowo.

Lebih dari itu, Prabowo juga menekankan pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program. Yakni meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai fakta. Dia tegas menyatakan, laporan yang bagus-bagus saja adalah budaya yang tidak baik. Menurut dia, semua pihak harus berani menghadapi realitas meski itu bukan kabar baik.