JawaPos.com – Gelombang kegelisahan terhadap arah masa depan bangsa terus menguat melalui berbagai diskusi lintas generasi.

Bila sebelumnya digelar bersama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), forum diskusi terbaru kembali menegaskan kebutuhan mendesak akan kembalinya “kepemimpinan intrinsik” sebagai fondasi perbaikan nasional.

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai krisis multidimensi yang terjadi saat ini berakar pada memudarnya standar moral para pemimpin.

Ia menyebut, kepemimpinan kini lebih banyak bertumpu pada otoritas formal dibandingkan integritas.

Baca Juga:Puspom TNI Cari Dalang Penyiraman Air Keras Terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus

“Dalam masa depan yang penuh tantangan, kita membutuhkan pilar kepemimpinan intrinsik. Pemimpin harus memiliki rekam jejak dan integritas yang kokoh, bukan sekadar menggunakan otoritas secara tidak bijaksana,” kata Sudirman, Rabu (18/3).

Ia juga menyoroti menurunnya kualitas sumber kepemimpinan, yang kini cenderung digantikan oleh praktik kekuasaan yang tidak partisipatif.

Krisis kepemimpinan tersebut, lanjutnya, berdampak langsung pada penentuan prioritas negara, terutama di sektor pertahanan.

Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto memberikan kritik terhadap kebijakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dinilai belum berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Negara tidak hanya berkewajiban menjaga kedaulatan, tetapi juga menyejahterakan rakyat. Lebih baik kita memaksimalkan alat yang ada agar mumpuni, daripada membeli banyak namun cepat usang,” tegas mantan Panglima TNI itu.

Baca Juga:Libatkan 4 Orang Prajurit, Puspom TNI Dalami Motif Penyiraman Air Keras Terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus

Ia juga mempertanyakan penambahan struktur dan pangkat di tengah stagnasi anggaran yang justru berpotensi mengurangi kesejahteraan prajurit di tingkat bawah.

Di sisi lain, kerusakan suprastruktur politik dinilai menjadi penghambat utama lahirnya pemimpin berkualitas.

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai partai politik saat ini cenderung bertransformasi menjadi entitas yang bersifat komersial.

“Indonesia tidak bisa dikelola dengan format partai seperti ini. Syarat-syaratnya dibuat sedemikian rupa sehingga hanya orang sangat kaya yang bisa masuk. Demokrasi tidak lagi menjadi prioritas, melainkan peningkatan kekayaan,” kritik Feri.