JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajaran kepolisian untuk mengantisipasi potensi bencana alam selama periode Lebaran 2026. Instruksi tersebut disampaikan dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Kapolri menegaskan bahwa kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang harus diwaspadai selama arus mudik dan balik Lebaran. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, cuaca diperkirakan akan didominasi kondisi berawan hingga hujan lebat.

Ia meminta seluruh personel yang bertugas untuk berada dalam kondisi siaga penuh. Kesiapsiagaan dinilai penting untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam di sejumlah wilayah.

“Perlu kewaspadaan khusus terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama di wilayah selatan Indonesia seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara,” ujarnya.

Kapolri juga menekankan pentingnya kesiapan tim tanggap bencana serta sarana pendukung lainnya. Persiapan tersebut harus mencakup langkah penanganan sejak tahap sebelum bencana, saat terjadi bencana, hingga tahap pemulihan setelah bencana.

“Untuk itu, diperlukan kesiapsiagaan baik penyiapan tim tanggap bencana, sarana dan prasarana pendukung, termasuk langkah-langkah penanganan bencana baik pada tahap pra, saat dan pasca bencana,” imbuh Kapolri.

Selain potensi bencana, Kapolri juga memaparkan prediksi puncak arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada dua periode.

Gelombang pertama diprediksi berlangsung pada 14 hingga 15 Maret. Sementara gelombang kedua diperkirakan terjadi pada 18 hingga 19 Maret.

Adapun puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 24 hingga 25 Maret. Gelombang kedua arus balik diprediksi berlangsung pada 28 hingga 29 Maret.

Untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan pengaturan lalu lintas. Beberapa di antaranya meliputi pembatasan angkutan barang, penerapan sistem one way, contraflow, serta skema ganjil-genap.

Selain itu, pengaturan penyeberangan laut juga akan dilakukan selama periode mudik. Pemerintah juga memanfaatkan sejumlah lokasi penimbangan kendaraan sebagai tempat istirahat bagi pemudik.

“Untuk itu, saya berharap seluruh personel memedomani dan mensosialisasikan pelaksanaan SKB ini, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.

Kapolri juga meminta jajaran kepolisian memetakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa potensi gangguan yang perlu diantisipasi antara lain aksi premanisme, balap liar, hingga perkelahian antar kelompok.

Ia secara khusus menginstruksikan agar patroli rutin ditingkatkan. Patroli tersebut juga melibatkan unsur pengamanan swakarsa di sejumlah titik dan waktu yang dinilai rawan.

Selain itu, Kapolri meminta jajaran kepolisian di tingkat Polsek hingga Polres melakukan pendataan rumah yang ditinggalkan pemudik. Layanan penitipan kendaraan juga diminta disediakan untuk meningkatkan rasa aman masyarakat.