JawaPos.com - Situasi keamanan di Timur Tengah yang sedang memanas mulai berdampak pada mobilitas internasional. Akibat eskalasi ini sejumlah maskapai penerbangan dari dan menuju Arab Saudi terpaksa melakukan perubahan rute dan penundaan jadwal.

Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran keluarga jemaah umrah di tanah air. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), saat ini tercatat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi.

Meski situasi regional sedang dinamis, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI bergerak cepat. Pemerintah memastikan puluhan ribu jemaah tersebut tetap terpantau dan dalam kondisi aman melalui koordinasi ketat dengan otoritas setempat.

Baca Juga:Pemerintah Arab Saudi Perketat Aturan Umrah saat Ramadhan, Ini Penjelasannya

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Puji Raharjo, meminta para jemaah dan keluarga tidak gegabah dalam menyikapi informasi yang beredar. "Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini," ujar Puji Raharjo di Jakarta, Sabtu (28/2).

Koordinasi Intensif dengan Maskapai dan PPIU

Perubahan jadwal terbang menjadi tantangan utama saat ini. Oleh karena itu, Kemenhaj mewajibkan biro travel atau PPIU untuk terus berkomunikasi aktif dengan kantor perwakilan RI di Arab Saudi.

Langkah ini diambil agar setiap kendala di lapangan, mulai dari akomodasi hingga kepulangan, bisa segera ditangani. Puji menegaskan keselamatan jemaah adalah harga mati bagi pemerintah.

"Kemenhaj terus berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Itu dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah umrah Indonesia tetap menjadi prioritas utama," tegasnya.

Baca Juga:4 Layanan Jamaah Umrah yang Berangkat dari Asrama Haji, Salah Satunya Diantar Langsung ke Pintu Pesawat!

Bagi keluarga yang merasa cemas di Indonesia, pemerintah mengimbau agar tetap tenang. Pemerintah meminta agar hanya mempercayai informasi dari saluran resmi. Kemenhaj menjamin negara hadir memberikan perlindungan maksimal bagi setiap warga negara yang beribadah di tanah suci.

Pihak travel (PPIU) diharapkan menjadi jembatan informasi utama. Hal ini penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran berita yang dapat memicu kepanikan massal.