Kemhan Tegaskan Tak Pernah Cawe-cawe soal Pengadaan 105 Ribu Unit Pikap Mahindra dari India

JawaPos.com - Beredar luas di media sosial ada keterlibatan Kementerian Pertahanan (Kemhan) di balik pengadaan 105 ribu unit mobil piikap Mahindra Scorpio dari India. Atas kabar tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan tegas menyatakan tidak pernah ikut campur dalam pengadaan yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa kabar tersebut tidak benar sama sekali. Dia menyatakan, instansinya tidak terlibat dalam pengadaan ratusan ribu mobil tersebut. Menurut dia, Kemhan hanya pernah menerima hibah mobil serupa dari Agrinas.

"Jadi, tidak benar, sekali lagi, tidak benar bahwa (pengadaan) itu bagian daripada Kemhan, itu tidak ada. Nanti akan ada klarifikasi juga dari dirut Agrinas menyampaikan bahwa pada waktu itu, itu adalah proses hibah yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan untuk diteruskan kepada daerah bencana," kata Rico.

Hibah yang dimaksud oleh Rico dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana alam di Sumatera beberapa bulan lalu. Menurut Rico, Agrinas memberikan hibah pada Desember 2025. Hibah mobil itu diterima oleh Kemhan dan langsung disalurkan ke wilayah terdampak bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

"Jadi, empat mobil (Mahindra Scorpio) ini setelah diterimakan dari Agrinas melalui Mahindra, diterima oleh sekjen (Kemhan), kemudian diberikan kepada satuan-satuan yang sedang melakukan penanggulangan bencana di wilayah Sumatera," jelasnya.

Jenderal bintang satu TNI AD itu memastikan, hibah hanya dilakukan sekali. Seluruh mobil yang dihibahkan juga sudah dikirim ke daerah terdampak bencana. Mobil-mobil itu digunakan oleh TNI dalam distribusi logistik, bantuan obat-obatan, dan untuk pergerakan manusia. Di luar itu, Kemhan tidak tahu-menahu soal pengadaan mobil tersebut.

Sebelumnya diberitakan bahwa, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota menegaskan kesiapan pihaknya untuk mematuhi arahan DPR terkait rencana penundaan impor kendaraan pikap dari India yang akan digunakan dalam operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

​​Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas permintaan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta agar pemerintah menangguhkan terlebih dahulu rencana pemasukan sebanyak 105.000 unit mobil pikap asal India untuk kebutuhan Kopdes.

"Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat," kata Joao dikutip dari Antara pada Senin (23/2).