Golkar Sepakat Minta Agrinas Tunda Impor 105 Ribu Pikap dari India, Idrus Marham Ingatkan soal Industri Dalam Negeri

JawaPos.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil niaga dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih.

Idrus menilai, sikap Dasco bukan sekadar respons politik, melainkan cerminan pemikiran strategis yang berpijak pada fondasi konstitusi dan filosofi bangsa.

"Pandangan Pak Dasco untuk meminta penundaan tentu penuh pertimbangan. Jika kita melihat dalam perspektif nilai ‘kebenaran’ dan ‘kepenaran’, maka kebenaran menyangkut konsep besar pembangunan nasional, sementara kepenaran menyangkut adanya kearifan dan kebijakan yang menjamin efektivitas strategi pelaksanaannya," kata Idrus kepada wartawan, Rabu (25/2).

Menurutnya, arah kebijakan ekonomi nasional harus berlandaskan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan pentingnya sistem perekonomian nasional yang mandiri, terintegrasi, dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi.

Idrus menekankan, filosofi tersebut tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila dan cita-cita besar pembangunan nasional.

"Secara konseptual, kita berbicara tentang penataan sistem perekonomian nasional yang mandiri dan terintegrasi, yang diinspirasi oleh ideologi dan falsafah bangsa. Itu pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945," tegasnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa konsep besar saja tidak cukup. Pada tataran operasional, strategi pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan komprehensif agar tidak berjalan secara parsial.

"Kalau kita bicara strategi, itu berarti bicara koordinasi, substansi, dan konsistensi dalam pelaksanaan. Jangan sampai kebijakan strategis justru tidak memberi efek bangkitan bagi industri dalam negeri," ujarnya.

Idrus juga menilai bahwa pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penataan sistem perekonomian nasional perlu semakin ditegaskan, khususnya dalam memperkuat industri manufaktur dalam negeri serta rantai pasok nasional.

"Penundaan bukan berarti menolak pembangunan. Justru ini upaya memastikan kebijakan benar secara konsep dan benar dalam pelaksanaannya. Memahami dulu baru mendukung. Jangan mendukung tanpa memahami," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil pick-up dari India yang akan digunakan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penundaan tersebut dinilai penting, terlebih Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya.