Menhan Ingin Sempurnakan Komando Operasi di Papua, ISESS: Perlu Antisipasi Risiko Tumpang Tindih Kewenangan

JawaPos.com - Rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyempurnakan komando operasi di Papua dinilai sebagai upaya negara untuk memperbaiki arsitektur kendali keamanan. Tujuannya agar komando tersebut mampu bekerja lebih presisi, terintegrasi, dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang.

Menurut pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, penyempurnaan komando operasi di Papua tidak ubahnya penguatan. Khususnya pada aspek teritorial dan intelijen sebagaimana telah disampaikan oleh menhan Sjafrie. Dengan begitu, komando operasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengendali tempur.

”Tetapi, juga sebagai pusat pengelolaan stabilitas wilayah. Negara ingin keluar dari pola reaktif dan bergerak ke pendekatan yang lebih terencana, berbasis pemahaman situasi lapangan, serta mampu membaca dinamika sosial secara lebih utuh,” kata dia pada Senin (5/1).

Fahmi menilai, penguatan intelijen dalam konteks tersebut tidak dimaknai sempit sebagai pelacakan kelompok bersenjata. Menurut dia, yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca akar persoalan, mendeteksi dini potensi konflik, serta memetakan dinamika lokal agar langkah keamanan tidak memunculkan masalah baru.

”Ketika fungsi intelijen terintegrasi dengan pendekatan teritorial, orientasi keamanan bergeser dari sekadar menghadapi musuh menjadi melindungi masyarakat,” jelasnya.

Kebijakan tersebut, lanjut Fahmi, seharusnya sekaligus menjawab kritik lama terhadap pendekatan keamanan di Papua yang kerap dinilai parsial dan terlalu bertumpu pada pengerahan kekuatan. Namun demikian, langkah itu juga bukan tanpa tantangan. Dia menyebut, tantangan terbesarnya bukan lagi pada desain struktur komando operasi, melainkan pada cara kerja di lapangan.

”Apakah komando itu mampu beroperasi secara humanis, terkoordinasi dengan unsur sipil, dan sensitif terhadap konteks sosial-budaya Papua,” kata dia.

Hal lain yang perlu diantisipasi adalah risiko tumpang tindih kewenangan antar-institusi, persoalan legitimasi sosial di mata masyarakat, serta perang persepsi di ruang publik nasional dan internasional. Menurut Fahmi, Papua hari ini bukan hanya medan operasi keamanan, melainkan juga medan narasi.

Karena itu, keberhasilan penyempurnaan komando operasi di Papua tidak ditentukan oleh seberapa kuat strukturnya, melainkan oleh seberapa presisi penggunaannya, seberapa terukur pendekatan keamanannya, dan seberapa besar kepercayaan publik yang mampu dibangun.

”Di situ ujian kehadiran negara yang sesungguhnya,” tandasnya.