TNI Harus Ngutang Bangun Jembatan Darurat Terdampak Bencana Sumatera, DPR Minta Kemenkeu dan BNPB Gerak Cepat Rumuskan Anggaran

JawaPos.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti kondisi TNI yang masih harus berswadaya, bahkan berutang saat melakukan mobilisasi alat dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Ia menilai, kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi jika koordinasi dan perumusan anggaran dilakukan secara cepat dan tepat.

Said menegaskan, perlunya langkah cepat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam merespons kebutuhan di lapangan. 

“Anggaran TNI yang masih swadaya ketika melakukan mobilisasi alat untuk penanganan bencana di Sumatera, saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden,” kata Said Abdullah kepada wartawan, Rabu (31/12).

Ia mengungkapkan, dari sisi fiskal pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang anggaran untuk penanganan bencana. 

“Dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera di tahun 2025,” urainya.

Menurut Said, kondisi TNI yang harus menalangi terlebih dahulu kebutuhan penanganan bencana mencerminkan lemahnya koordinasi antarlembaga.

“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu,” ucapnya.

Ia menambahkan, Kemenkeu pada dasarnya dapat memberikan dukungan anggaran secara cepat apabila kebutuhan sudah terpetakan dengan baik. 

“Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respon dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey,” ujar Said.

Said menyebut, jembatan bailey merupakan sarana vital dalam kondisi darurat bencana. Bahkan, jembatan bailey sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi.

“Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit. Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Said menilai situasi ini harus menjadi bahan evaluasi bersama antara kementerian dan lembaga ke depan. Ia tak menginginkan, lemahnya koordinasi tidak berujung pada lambannya penanganan bencana.

“Jangan sampai penanganan bencana berlarut-larut karena lemahnya pola koordinasi antar sektor. Kita mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya yang ada,” tutur Said.

Said juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kesiapsiagaan infrastruktur darurat. Ia pun menekankan bahwa kecepatan harus menjadi prinsip utama dalam penanganan bencana.

“Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat,” pungkasnya.