KPM Diminta Cairkan BLT Kesra Rp 900 Ribu Sebelum Akhir Tahun: Hati-Hati Dana Kembali ke Kas Negara

JawaPos.com - Pergantian tahun sudah di depan mata. Pemerintah segera tutup buku APBN 2025. Para keluarga penerima manfaat (KPM) pun diminta segera mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra).

Imbauan tersebut disampaikan kembali oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. Dia mengatakan, imbauan itu penting untuk segera dijalankan oleh KPM BLT Kesra. Untuk menghindari dana kembali ke kas negara.

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan akurasi data penerima.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), dari target 35 juta jiwa, sebanyak 28 juta orang dinyatakan layak sebagai penerima.

"Kami ingin memastikan penyaluran bansos Rp 900 ribu ini tepat sasaran," katanya, Senin (29/12).

Untuk memastikan kelancaran pencairan BLT Kesra, Gus Ipul bersama Dirut PT Pos meninjau langsung penyaluran di Kantor Pos Jatinegara, Jakarta Timur. Tujuannya untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya tepat waktu.

Seperti diketahui BLT Kesra merupakan instrumen strategis perlindungan sosial pemerintah. Bantuan ini dikucurkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjelang pergantian tahun.

Pada penyaluran tahap akhir ini, penerima manfaat berhak mendapatkan dana rapel dengan nilai mencapai Rp 900.000 per KPM.

Sesuai dengan ketentuan penyaluran bantuan sosial tahun anggaran 2025, dana yang tidak ditarik melampaui tenggat yang ditentukan akan mengalami sejumlah prosedur. Di antaranya status bantuan akan ditutup secara otomatis oleh sistem.

Berikutnya dana bantuan akan ditarik kembali dan dikembalikan ke kas negara. Akibatnya KPM berisiko kehilangan hak akses bantuan pada periode berjalan.

Penyaluran dilakukan melalui dua jalur utama. Yakni lewat Bank Himbara untuk pemilik rekening dan PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu atau penerima non-rekening.

Saat melakukan pencairan, penerima wajib membawa dokumen asli berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi.

Tujuannya untuk menghindari informasi palsu. Pemerintah berharap dengan nominal bantuan yang signifikan itu, kebutuhan pokok keluarga dapat terpenuhi dengan baik di akhir tahun.

"Segera lakukan pengecekan dan pencairan sebelum operasional perbankan dan kantor pos ditutup pada akhir tahun," tandas mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu.