Mensesneg Sikapi Pilkada Dipilih DPRD: Harus Berani Melakukan Perubahan Sistem

JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara soal wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, pemerintah membuka diri terhadap seluruh aspirasi dan pandangan yang berkembang di masyarakat terkait sistem demokrasi di Indonesia.

“Kalau pemerintah ya pada dasarnya kan kita mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat," kata Prasetyo Hadi di Jakarta, Senin (29/12).

Prasetyo menilai, perbedaan pandangan mengenai sistem pemilihan kepala daerah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Setiap pihak memiliki penilaian masing-masing, baik terkait kelebihan maupun kekurangan dari sistem yang saat ini berjalan.

“Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya. Tetapi kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, keberanian melakukan evaluasi dan perubahan sistem diperlukan apabila dalam praktiknya ditemukan berbagai dampak negatif. Ia menegaskan, perubahan sistem bukanlah hal tabu jika bertujuan memperbaiki kualitas demokrasi.

“Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” tutur Prasetyo.

Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah tingginya ongkos politik dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Prasetyo menyebut, mahalnya ongkos politik menjadi beban, baik bagi calon kepala daerah maupun sistem politik secara keseluruhan.

“Misalnya dari ongkos politik gitu kan, kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya,” jelasnya.

Politikus Partai Gerindra itu menekankan, kajian internal partainya telah lama membahas persoalan tersebut. Tingginya biaya politik dinilai berpotensi melahirkan berbagai persoalan turunan dalam praktik pemerintahan di daerah.

“Nah inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” urai Prasetyo.

Meski demikian, Prasetyo menegaskan pandangan tersebut disampaikannya dalam kapasitas sebagai pengurus partai, bukan sebagai Mensesneg. Ia menekankan bahwa seluruh wacana terkait perubahan sistem pilkada tetap harus dibahas secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

"Nah kalau kami, saya selaku pengurus partai ya, bukan selaku mensesneg juga. Kebetulan dulu kami bertugas di Komisi II dan kajian-kajian, pembelajaran-pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi kita itu kan terus berjalan ya,” pungkasnya.