Menteri Sosial Gus Ipul Izinkan Penggalangan Dana oleh Artis dan Influencer untuk Korban Bencana, Izin diurus Belakangan

JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sempat mengingatkan agar artis dan influencer yang melakukan galang dana untuk membantu korban bencana harus berizin lebih dulu. Belakangan keterangan itu diklasifikasi. Dia menyatakan bahwa galang dana boleh langsung dilakukan dan izin diurus belakangan.

Dalam keterangan resmi yang dikutip pada Kamis (11/12), Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mempersoalkan aksi galang dana yang dilakukan masyarakat untuk membantu korban banjir dan longsor di Sumatera. Dia menyebut, izin pengumpulan dana kebencanaan dapat diajukan belakangan. Tujuannya untuk memastikan bantuan cepat terkumpul dan segera disalurkan kepada korban.

”Bisa urus izinnya belakangan kalau bencana,” terang dia. 

Gus Ipul menekankan bahwa yang terpenting adalah semangat gotong royong untuk membantu korban terdampak bencana. Sehingga urusan administratif bisa dilakukan belakangan. Namun demikian, dia mengingatkan bahwa setiap dana hasil penggalangan dari publik harus dipertanggungjawabkan. Yakni dengan membuat laporan.

”Kalau bencana silakan kumpulkan dulu. Tapi, kalau sudah selesai dilaporkan, boleh. Nggak ada larangan, boleh saja,” jelas dia. 

Menurut Gus Ipul, izin penggalangan dana dari Kementerian Sosial (Kemensos) adalah mekanisme pertanggungjawaban publik, bukan pembatasan. Aturan tersebut bertujuan memastikan bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.

”Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” kata dia singkat.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengapresiasi gerakan solidaritas masyarakat untuk membantu korban terdampak bencana di Sumatera. Menurut dia, kepekaan sosial masyarakat Indonesia adalah kekuatan yang harus dijaga. Dia memastikan Kemensos akan memberikan pendampingan dan ruang seluas-luasnya terhadap inisiatif masyarakat. 

Tidak hanya itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan darurat. Pengiriman bantuan logistik, pendirian dapur umum, hingga asesmen kebutuhan warga berjalan paralel di berbagai titik terdampak bencana di 3 provinsi tersebut.