Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, KPK Minta Jajaran Kabinet Merah Putih Jaga Integritas untuk Cegah Potensi Korupsi

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pentingnya menjaga integritas di seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Hal ini disampaikan memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan lembaganya terus mendukung visi Presiden dalam memperkuat sistem antikorupsi di Indonesia melalui berbagai pendekatan. 

“Sebagaimana komitmen Bapak Presiden dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK kemudian juga menerjemahkan pemberantasan korupsi itu tidak hanya melalui upaya-upaya pendidikan, tapi juga upaya-upaya pencegahan, pendidikan, dan juga koordinasi dan supervisi,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/10).

Ia menjelaskan, KPK berupaya mengintegrasikan berbagai fungsi yang dimilikinya agar pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada penindakan.

“Misalnya dari beberapa penanganan perkara yang KPK lakukan, KPK kemudian mendorong agar perkara itu menjadi pemantik, menjadi trigger bagi instansi terkait untuk kemudian melakukan perbaikan supaya sistem dan tata huruannya menjadi lebih baik lagi,” ujar Budi.

Ia menegaskan, pendekatan tersebut dilakukan agar ruang terjadinya tindak pidana korupsi semakin kecil. “Sehingga potensi-potensi risiko terjadinya korupsi itu menjadi minimized, menjadi kita persempit ruang potensi terjadinya tindak bencana korupsi,” tuturnya.

Budi mencontohkan langkah konkret KPK dalam menangani perkara di sektor ketenagakerjaan. KPK telah menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dan 10 tersangka lainnya.

“Sebagai contoh dalam perkara di Kementerian Ketenagakerjaan, di mana KPK saat ini sedang menangani dua perkara, terkait dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing dan juga sertifikasi K3. Di mana dua perkara itu terkait dengan pelayanan publik, yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat banyak,” ungkapnya.

Ia menyebut, praktik korupsi di sektor pelayanan publik akan berdampak luas terhadap masyarakat. Karena itu, KPK mendorong kementerian dan lembaga terkait agar segera memperbaiki sistem dan tata kelola pelayanan publik. 

“Oleh karena itu, KPK kemudian mendorong kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga stakeholder terkait di sektor ketenagakerjaan kemudian melakukan langkah-langkah perbaikan supaya negara bisa memberikan pelayanan publik yang optimal bagi warga negaranya,” tegas Budi.

Lebih lanjut, Budi menekankan pentingnya penguatan nilai integritas di tubuh birokrasi, termasuk di jajaran kabinet. Ia menegaskan, pentingnya menjaga integritas untuk mencegah potensi korupsi.

“Nah, bicara pemerantasan korupsi selain penindakan, pencegahan tentu juga kita penting melakukan internalisasi nilai-nilai integritas, nilai-nilai antikorupsi. Supaya sistem yang sudah dibangun secara akuntabel, transparan maka kemudian didukung dengan personel-personel yang berintegritas,” pungkasnya.